Pembangunan PLTA Seko Tengah Mengangkangi ATURAN Dan KEDAULATAN Masyarakat


tolak-plta

Photo By. MT

Penolakan Masyarakat Seko Tengah terhadap rencana pembangunan PLTA terus berlanjut, khususnya wilayah adat pohoneang dan hoyane. Mereka mempertaruhkan segala resiko melawan pembangunan PLTA, atas nama adat, atas nama leluhur, atas nama pertanian, atas nama sumber penghidupan, dan atas nama generasi pelanjut.

Berdasarkan komitmen tersebut, berbagai macam tindakan telah dilakukan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, baik berupa aksi demonstrasi, membuat surat pernyataan sikap dengan lampiran ribuan tanda tangan penolakan, yang disampaikan langsung kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Provinsi, dan pihak terkait lainnya, bahkan saat ini ± 300an ibu-ibu mendirikan tenda perjuangan di salah satu titik pengeboran perusahaan PT. Seko Power Prima yang ada di wilayah Poririan, Desa Tanamakaleang, Seko Tengah.

Baca lebih lanjut

Lembaga Ekonomi Komunitas Perlu Pengelolaan Keuangan yang Baik


img_2237

Nominasi perempuan pejuang pangan yang diterima Seliwati petani jengkol salah satu anggota Lembaga Keuangan Mikro (KLM) Aneka Usaha Liku Dengen pada bulan Oktober 2016  lalu mendorong Oxfam Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Wallacea melakukan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas lembaga ekonomi ditingkat komunitas dalam pengelolaan keuangan , di Desa Uraso, Kecamatan Mappedeceng Luwu Utara (26-27/1/2017). Baca lebih lanjut

FPIC Perkuat Posisi Masyarakat Dalam Pembangunan


fpic-1

Suasana Diskusi Perumusan Tahapan FPIC di Luwu Utara

Perumusan pelaksanaan mekanisme Free, Prior, Informed and Consent (FPIC) atau persetujuan bebas tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap terus dilakukan. Perkumpulan Wallacea bersama Pemerintah Daerah Kabuten Luwu Utara melakukan pertemuan dalam rangka membahas perumusan pelaksanaan mekanisme tersebut.

Ir. Rusdi Rasyid yang menjadi narasumber kegiatan mengatakan pembangunan itu tidak boleh meninggalkan masyarakat dan lingkungan dimana masyarakat hidup. “FPIC menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan membuat masyarakat sebagai pelaku utama,” katanya. Baca lebih lanjut