Eksistensi Kearifan Lokal Seko Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam


Periset: Rais Laode Sabania
seko
Sekilas Tentang Seko
Seko dalam bahasa setempat berarti saudara, atau sahabat/teman, pengertian ini didasarkan oleh cerita masyarakat. Secara geografis, Seko adalah satu daerah Dataran Tinggi yang secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Seko merupakan kecamatan terluas dan terjauh dari sekian kecamatan di Kabupaten Luwu Utara.

Luas Seko mencapai 2.109,19 Km2, wilayahnya berada di ketinggian antara 1.113 sampai 1.485 meter di atas permukaan laut, dengan topografi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Rampi, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Toraja, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Sabbang, Masamba serta Limbong dan bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju.

Kecamatan Seko terdiri dari 12 desa, yang semuanya sudah berstatus definitif sejak tahun 2000. selain itu terdapat sembilan wilayah adat yang tersebar ditiga wilayah besar, yakni Seko Padang (Hono’, Turong, Lodang, Seko Rampi/Singkalong), Seko Tengah (Pohoneang, Amballong, Hoyyane), dan Seko Lemo (Kariango dan Beroppa). Kesembilan wilayah hukum adat tersebut masing-masing memiliki struktur kelembagaan adat, wilayah yang jelas, dan menerapkan hukum adatnya secara otonom.

Dalam pengambilan keputusan, secara keseluruhan (Sang Sekoan) ditempuh dengan cara musyawarah. Sehingga keputusan tertinggi berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah yang dikenal dalam bahasa adatnya dengan sikobu/silahalaha untuk Seko Padang, massalu untuk di Seko tengah dan seko lemo.

Masyarakat adat Seko telah mendiami wilayah adatnya secara turun temurun. Hingga sekarang masyarakat adat Seko masih tetap tumbuh dan berkembang. Mereka memiliki aturan adat istiadat dalam berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Mereka memiliki pula kearifan lokal yang masih dijalankan sampai saat ini.

Sistem Hukum
Hukum adalah sesuatu yang abstrak yang merupakan tata nilai dan menjadi kesepakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dalam konteks masyarakat Adat, hukumpun menjadi hal yang subtansi dalam system kehidupan mereka. Namun berbeda dengan system hukum  yang dipahami oleh Negara dengan Masyarakat Adat, dimana negara (baca: Pemerintah) hukum nya  bersifat Tertulis, sementara Masyarakat Adat sendiri, hukumnya tidak tertulis, hanya berupa kesepakatan yang kemudian disakralkan, hal ini tertihat daripada sanksi-sanksi yang di berikan oleh hukum adat.

Masyarakat Adat Seko juga memiliki system Hukum sebagaimana masyarakat Adat yang lainnya. Dalam masyarakat Adat Seko, To/Tu Bara, To Makaka, serta To Kei, merupakan pengambil keputusan terakhir dalam sebuah persidangan adat. Tetapi sebelumnya, To/Tu Bara, To Makaka, serta To Kei, mendengar terlebih dahulu orang yang dituduh melanggar Adat atau para pihak yang bersengketa, setelah itu mendengar pendapat para Tetua Kampung. Kemudian tetua kampung tersebut berembuk dengan To/Tu Bara, To Makaka, To Kei, setelah ada keputusan hasil rembukan tersebut barulah To/Tu Bara, To Makaka, To Kei menjatuhkan putusan.

Dalam hasil musyawarah Adat Seko yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Kec. Seko, sanksi adat yang terberat adalah Denda Kerbau dan diusir dari kampung yg dalam bahasa lokal disebut “dipasahu nai Lipu” . Akan tetapi hasil ini tidak sepenuhnya disepakati oleh komunitas adat setempat, sebab menurut pandangan mereka bahwa tidak semua wilayah Adat di Seko memiliki persamaan system Hukumnya, pun penting melihat dan menyesuaikan kondisi masyarakat yang sedang berperkara.

Kearifan Lokal
Kearifan local adalah sebuah tatanan nilai yang berlaku dan dijaga secara bersama-sama oleh komunitas masyarakat adat seko. Salah satunya bagaimana kearifan masyarakat adat dalam menjaga hutan, Masyarakat tidak akan melakukan penebangan pohon dihutan secara serampangan dan berlebihan, mereka sangat memahami dampak daripada  hal tersebut jika dilakukan.

Selain itu, kearifan lokal dalam bercocok tanam, pembuatan rumah, dan penanganan hama yang menyerang tanaman juga masih dipraktekkan  oleh masyarakat adat seko hingga saat ini, yang jika kita cermati bermakna keseimbangan alam. Beberapa Kearifan-kearifan lokal masyarakat yang dimaksud adalah sebagai berikut: (a). Mupalus : kerja kelompok (khusus tubara hono, lodang dan turong). Tapi Khusus to key disebut dengan Momewalo : kerja kelompok. (b). Mampehola : membuka lahan baru dengan gotong royong. (c). Buat rumah tetap masih dijalankan dengan gotong royong. (d). Jika hama menyerang tanaman masyarakat maka langsung diadakan musyawarah dan tugas towolialah yang menebak kejadian/kesalahan apa yang sedang terjadi dikampung sampai hama menyerang.

Sumber Daya Alam Seko
Wilayah Adat Seko dikenal sebagai wilayah yang memiliki kekayaan SDA, baik dari sektor hutan, maupun hasil-hasil pertaniannya. Tanahnya subur, sehingga banyak jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup, diantaranya; cengkeh, padi tarone, dambo, kopi, coklat, dan tebu, yang hasilnya cukup berkualitas.

Hutan di Wilayah Adat Seko banyak menghasilkan getah damar, rotan, madu, kayu gaharu dll. Namun kekayaan alam yang sedemikian melimpah tersebut tidak berarti bahwa hidup masyarakat seko menjadi lebih baik. justru sebaliknya, kekayaan alam mereka lebih banyak dinikmati oleh orang lain ketimbang mereka sendiri.

Salah satu contoh adalah PT.Kendari Tunggal Timber yang merupakan perusahaan HPH yang pernah beroperasi di Wilayah Seko. Saat itu keberadaannya tidak memberikan harapan yang lebih baik kepada masyarakat Seko, justru yang ada adalah perpecahan di tengah-tengah masyarakat Seko itu sendiri.

Selain itu, hingga saat ini PT. Seko Fajar secara administratif masih menguasai cukup luas wilayah kelola masyarakat dan beberapa wilayah lainnya masuk dalam kawasan lindung, hal inilah yang membuat masyarakat seko sangat terbatas dalam pengelolaan sumber daya alamnya. (*)

Iklan

Pemkot Palopo Dukung Pengakuan Masyarakat Hukum Adat


Oleh : Rais Laode Sabania

sekda palopoPerkumpulan Wallacea_Melalui Jajak Pendapat dengan Pemkot Palopo yang dipimpin Sekkot Palopo, Kasim Alwi, menyatakan sepakat dan mendukung upaya yang dilakukan Perkumpulan Wallacea bersama beberapa Masyarakat Hukum Adat yang ada di Kota Palopo terkait Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Kegiatan  yang berlangsung pada hari Jumat (19/11) di Ruang Rapat Sekkot Palopo ini dihadiri pula SKPD teknis, Camat Wara Barat,  beberapa Lurah, Masyarakat Datarang Tinggi Kota Palopo, dan dosen Hukum Unanda Abd.Rahman Nur, SH.,MH. Baca lebih lanjut

Menginisiasi Forum Perencanaan Tata Ruang Kecamatan Rampi


Laporan: Hamsaluddin

Tepatnya Selasa, 2 Desember 2014, Rombongan Tim SLUP Kecamatan Rampi tiba di Bandara Rampi. Tim SLUP antara lain, Basri Andang, Hajaruddin dan Hamsaluddin. Tim SLUP berkunjung ke Rampi dengan beberapa Agenda yakni Penyelesaian Tata Batas Desa Dodolo dan Desa Rampi, Forum Group Discussion (FGD) Inisiasi Forum Komunikasi Tata Ruang Kecamatan Rampi.

Setibanya di Bandara Rampi, nampak Petugas Keamanan dari Satuan TNI dan Polisi Brimob turut meramaikan suasana Bandara. Sesuai keterangan masyarakat mengatakan, jika keberadaan petugas keamanan untuk menertibkan Penambang Liar yang ada di Desa Onondowa Kecamatan Rampi. Dimana beberapa Camp Penambang yang telah dibakar oleh petugas keamanan disebabkan karena masih beroperasi padahal sebelumnya telah diberikan peringatan dari pemerintah untuk menghentikan aktivitasnya.

Esoknya, Rabu, 3 Desember 2014, Tim SLUP berkunjung ke Desa Dodolo dan Rampi (Bongko) untuk melakukan diskusi tata Batas untuk kedua Desa tersebut. Diskusi tata batas berjalan dengan lancar dan mencapai kesepahaman. Kesepakatan yang dicapai saat itu adalah Wilayah Administrasi Desa disesuaikan dengan Batas Wilayah Adat.

Setelah Diskusi Tata Batas Desa Tim SLUP kembali ke Onondowa, Ibukota Kecamatan Rampi untuk Persiapan FGD Inisiasi Forum Komunikasi Tata Ruang Kecamatan Rampi.
Pelaksanaan FGD Inisiasi Forum Komunikasi Tata Ruang Kecamatan Rampi yang dilakukan pada hari Kamis, 4 Desember 2014, di Baruga Desa Onondowa. Kegiatan dibuka langsung Camat Rampi Drs Haenuddin dan dihadiri oleh unsur Muspika, Kepala Desa, BPD, Tokoh Ada se Kecamatan Rampi.

FGD ini membahas tentang Proses advokasi Ruang Kecamatan Rampi dan hasil-hasil kerja TIM SLUP selama ini. Pada FGD ini juga dipaparkan konflik ruang Kecamatan Rampi diantaranya, dengan Kawasan Hutan Lindung Seluas 3185 Ha. Konflik ini meliputi Persawahan, Perkampungan, Kolam, Kebun, Rencana Persawahan, Rencana Perkampungan, Rencana Perkebunan dan Lopo (Hutan Produksi Masyarakat).

Pada FGD ini disepakati perutusan Masyarakat untuk mengawal Advokasi Ruang ini, dengan agenada bagaimana memperkuatn pembebasan Wilayah Kelola Rakyat dari Kawasan Hutan Lindung dengan pengajuan melalui Revisi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara.

Peserta yang hadir menyepakati forum ini bersifat informal dengan mengatasnamakan Forum Perutusan Masyarakat yang terdiri dari: Yulius Sigi, Yesaya Wungko, dan Daniel Gerosi. Agenda prioritas yang mendesak dari forum ini adalah penyelesaian batas 3 desa yang belum selesai yaitu Onondowa, Sulaku, dan Leboni.

Camat Rampi, Haenuddin saat penutupan, menyampaikan harapannya supaya draft hasil SLUP Kecamatan Rampi bisa membantu untuk penyusunan rencana detail tata ruang kecamatan Rampi, serta terima kasih kepada 3 pilar utama yang sangat berperan dalam pembangunan di Rampi, yaitu Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Pemerintah. (*)

Belajar Bersama Pertanian Alami Antar Petani Luwu Raya-Bulukumba


Laporan: Aswin Sakke (Koordinator Divisi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Perkumpulan Wallacea)

DSC00143Pertanian Organik merupakan konsep bercocok tanam dengan mengandalkan daya dukung ekosistem. Penamaan pertanian organik yang paling familiar, selain itu ada juga yang menamakan pertanian alami atau natural farming. Belakangan ini pertanian organik mulai memikat petani untuk melakukannya.

Konsep pertanian organik diperkenalkan oleh Perkumpulan Wallacea kerjasama Samdhana Institute kepada komunitas yang bermukim di Wilayah Luwu Raya pada 9-13 September 2014 melalui ‘’Pelatihan Petani Tanaman Kakao Terpadu yang Ramah Lingkungan Se Tana Luwu’’. Saat itu komunitas yang hadir berasal dari Kambo Kota Palopo, Santandung, Salu Jambu, Lamasi Kabupaten Luwu, dan Uraso Kabupaten Luwu Utara. Selepas pelatihan, setiap komunitas mengimplementasikannyan di lokasinya masing-masing yang relatif bisa dilakukan sesuai kondisi dan keterbatasan pelatan yang dimiliki. Seperti pembuatan Pupuk Organik Cair (POC), Pembuatan Mikro Organisme Lokak (MOL) beserta pengembangannya, dan Pembuatan Kompos.

Kami dari beberapa komunitas di Luwu Raya menyadari pengalaman pertanian organik yang masih terbatas, masih seumur jagung karena mengenal pertanian organik baru 3 bulan, itupun saat pelatihan. Untungnya, Pak Subali yang jadi narasumber kami saat pelatihan selalu komunikasi -meskipun jarak jauh lewat telepon- dan memberikan asistensi setiap kami mengimplementasikan cara-cara pertanian organik sehingga sangat membantu. Kami pun tidak segan-segan bertanya ketika menghadapi masalah teknis.

Bermula dari situlah ketertarikan terhadap pertanian organik semakin besar, dan terus menambah pengalaman dan pengetahuan, hingga kami mendapat kesempatan lagi untuk berbagi pengalaman dan belajar bersama dengan masyarakat Desa Salassa Kabupaten Bulukumba tentang pertanian organik. Mereka memang jauh lebih maju dalam hal penerapan pertanian organik dari kami. Sudah masuk tahun keempat masyarakat Desa Salassa mengimplementasikan pertanian organik secara terpadu.

Sistem pertanian organik yang dilakukan di sana disebut Pertanian Alami atau Natural Farming. Tapi pada substansinya sama, yaitu bertani atau bercocok taman dengan mengandalkan alam atau ekosistem. Semua perlakuan terhadap tanah dan tanaman sama sekali tanpa pupuk kimia. Penerapan teknologi pertanian alami yang terpadu karena satu kesatuan antara pengembangan ternak, pengembangan tanaman pangan/padi, sayur-sayuran, pembuatan pupuk organik, pupuk kompos, jaringan usaha, dan pengembangan organisasi/kelembagaan.

Yang pertama harus dibangun dalam pertanian alami, adalah bagaimana melihat dan memahami unsur-unsur yang terkandung dalam tanah. Ternyata kondisi tanah perlu dinetralisir atau diperbaiki dulu sebelum memulai sistem pertanian organik/pertanian alami. Alasannya, selama ini tanah sudah terkontaminasi dengan zat-zat kimia akibat pemakaian pupuk kimia yang lazim dilakukan.

Kami pun akhitnya tahu bahwa air laut adalah bahan penetrasilir tanah yang paling ampuh. Kenapa memakai air laut? Jawabannya sangat logis, jutaan tahun yang lalu bumi ini, termasuk tanah, pernah tenggelam saat masa Nabi Nuh AS, sehingga air laut lah yang jadi penetralisir tanah dari kandungan zat kimia. Hanya saja, setelah dinetralisir dengan air laut, jangan lagi dan jangan sekali-kali menggunakan pupuk kimia (herbisida atau pestisida). Kemudian, rumput -rumput yang kering cukup di hamburkan saja di kebun hingga membusuk sampai menghasilkan microba (microorganisme lokal). Jika air laut tidak ada, alternatifnya dengan memakai air garam.

Hasil belajar dari Desa Salassa tentang sistem pertanian organik/pertanian alami ditambah pengetahuan dan pengalaman pertanian organik yang sebelumnya kami terima, membuat kami semakin optimis akan masa depan PERTANIAN ORGANIK/PERTANIAN ALAMI atau NATURAL FARMING. Harapan dari tulisan singkat ini bisa menghilhami petani lainnya untuk mencoba Sistem Pertanian Organik/Pertanian Alami untuk pemulihan serta menjaga keseimbangan alam/ekosistem. Apakah kita belum menyadari bahwa alam ini telah menelan jutaan ton racun kimia? Kita prihatin, kita berpikir, dan KITA KERJA (*)