Perkumpulan Wallacea Akan Laksanakan SPHR di Seko


Oleh; Rais Laode Sabania

SPHR SEKO 2-10 MARET 2015Perkumpulan Wallacea akan melaksanakan Sekolah Pendamping Hukum Rakyat (SPHR) bagi masyarakat adat Seko, maksud kegiatan SPHR ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan penguatan Pengorganisasian Masayarakat Adat Seko. Selain itu, melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hukum negara, serta dapat menambah wawasan masyarakat tentang strategi advokasi. Baca lebih lanjut

Iklan

Memperkuat Kolaborasi Advokasi Untuk Pengakuan Wilayah To’ Jambu


Laporan: Hajar Alfarisy

Palopo (Wallacea)- Masyarakat To’ Jambu melakukan review sekaligus mempertajam agenda advokasi untuk pengakuan wilayahnya selama dua hari pada 11-12 Februari 2015 lalu. Workshop yang bertempat di Puncak Battang Barat ini dihadiri Tomakaka Ba’tan, Tomatoa To’ Jambu, Ketua LPMK Battang Barat, para Ketua RW, dan kelompok pemuda Battang Barat. 120220153854 Konsep P4T berupa Pemilikan, Penguasaan, Pemanfatan dan Pemilikan Tanah menjadi bagian yang selalu berjalan beriringan di wilayah To’ Jambu, meskipun secara hukum belum memilki lahan tersebut. Secara de facto masyarakat telah mengusai lahan tersebut dengan demikian masyarakat seharusnya masuk kedalam proses pengoptimalan pemanfaatan lahan. Baca lebih lanjut

Pertanian Alami Jadi Pilihan Tepat di Wilayah To’ Jambu


Palopo (Wallacea)­_Pertanian organik atau pertanian alami sudah menjadi pilihan tepat bagi  masyarakat To’ Jambu yang ada di Keluarahan Battang Barat. Konsep ini sesuai dengan cara pengelolaan lahan dan kebun yang mereka lakukan selama ini berdasarkan kearifan lokalnya (aturan adat) yang memperhatikan prinsip pelestarian dan daya dukung alam.  Beberapa bulan lalu, diperkenalkan cara pertanian organik/alami memperkuat pilihan masyarakat To’ Jambu mengembangkannya.  120220153858

Melalui Workshop Review Strategi Adovokasi Masyarakat To’ Jambu yang dilaksanakan Perkumpulan Wallacea kerjasama dengan CRI Jogjakarta adalah ‘’Perumusan Pengoptimalan Lahan Kelola’’ sesuai rencana usaha pertanian yang tertuang dalam perencanaan kampungnya. Workshop yang berlangsung selama 2 hari, 11-12 Februari 2015 dilaksanakan di RW 3 Kelurahan Battang Barat Kota Palopo

Penajaman rencana pemanfaatan lahan kelola ini sebagai tindak lanjut dari perencanaan kampung To’ Jambu terutama yang berhubungan dengan visi ‘’sejahtera’’ maka implementasi pengoptimalan fungsi lahan menjadi bagian penting dalam mencapai visi tersebut.

Dalam diskusi yang difasiltasi oleh Perkumpulan Wallacea, warga sepakat melakukan pengoptimalan huma yang memang jadi lahan pertanian masyarakat To’ Jambu sejak dahulu yang luasnya sekitar 1 hektar. “ Jika pengelolaan lahan pertanian tersebut maksimal maka akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat Battang Barat,’’ ungkap Hasbullah, Ketua Unit Kelola Kampung.

Berdasarkan hasil workshop, rencananya 18 Februari 2015 akan diadakan pertemuan pembahasan sekaligus soialisasi mengenai perencanaan tersebut, selanjutnya tanggal 20 Februari 2015 masyarakat akan mengelola lahan tersebut secara gotong royong.

Koordinator Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Perkumpulan Wallacea mengatakan, masyarakat perlu mengoptimalkan pemanfaatan lahan secara bersama agar bisa memberikan dampak yang nyata dalam kehdupan ekonomi masyarakat. Selain itu pengelolaannya akan menggunakan pupuk organik,’’tutupnya. (hajar alfarisy)

Walikota dan Sekkot Palopo Saksikan Penandatanganan Surat Keterangan Wilayah Adat To’ Jambu


Palopo (Wallacea)_Warga Battang Barat Komunitas To’ Jambu mengadakan kegiatan syukuran atas berfungsinya sumber penerangan listrik yang masuk dalam wilayahnya serta silaturrahmi antara warga, dilaksanakan 13 Februari 2015.130220153895 Dalam kegiatan tersebut juga diadakan penandatangan Surat Keterangan Wilayah Adat To’ Jambu oleh Tomakaka Ba’tan dan Tomatoa To’ Jambu yang disaksikan langsung Walikota Palopo HM Judas Amir, Sekda Kota Palopo M Kasim Alwi, Kadis Kehutanan dan Perkebunan, Camat Wara Barat, dan Lurah Battang Barat. Baca lebih lanjut

Dokumen ANDAL PLTA di Seko Tidak Cantumkan Areal Akan Tergenang


Laporan: Ismail Thahir

10898166_952673764756718_8182590593494023841_nMasamba (Wallacea)_Sejogyanya namanya Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) secara utuh menyebutkan seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan oleh sebuah proyek. Namun berbeda dengan Dokumen ANDAL PT Seko Power Prima dan PT Seko Power Prada. Di dalamnya tidak disebutkan luas areal yang akan digenangi atau terendam sebagai salah satu dampak yang akan timbul. Tidak adanya analisis dampak dari genangan ini sehingga dokumen tersebut dinilai tidak layak.

Padahal banyak informasi dampak lingkungan yang akan muncul jika luas genangan dicantumkan dalam dokumen ANDAL. Misalnya, berapa luas rencana yang akan ditenggelamkan (genangan,red), apakah yang akan tenggelam itu sawah, kebun, perkampungan, dan kawasan hutan,-semua perlu ada analisisnya. Kalau ternyata itu lahan produktif masyarakat, berapa dampaknya terhadap hilangnya sumber penghidupan dan pendapatan masyarakat.

Begitu juga kalau perkampungan yang ditenggelamkan, maka seharusnya ada informasi berapa rumah dan KK yang akan terkena dampak dan bagaimana penyelesaiannya. Sementara berapa besar dampak yang ditimbulkan terhadap ekosistem di hulu dan di hilir. Bukan hanya keuntungan yang akan muncul dari adanya proyek tersebut.

Dokumen tersebut sama sekali tidak memberikan penghargaan terhadap aturan lokal dan regulasi daerah yang berlaku. Hal ini terkait aturan adat yang ada di Wilayah Seko, SK Bupati Luwu Utara No. 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Masyarakat Adat Seko, dan Perda No. 12 Tahun 2004 tentang Pelestarian Lembaga Adat di Luwu Utara.

Untuk aturan lokal dan regulasi daerah yang ada, seharusnya pihak pemrakarsa mencari informasi awal terhadap wilayah rencana proyek. Tidak langsung melakukan penelitian tanpa sepengetahuan pemangku adat sehingga kejadian penahanan tim survey perusahaan tidak terjadi.

Dari pemantauan yang dilakukan saat Sosialisasi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PLTA PT Seko Power Prima dan PT Seko Power Prada yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2015 di Aula Kantor Bupati Luwu Utara, dalam sehari ada 2 dokumen ANDAL yang disampaikan. Rencananya, lokasi kedua PLTA tersebut, PT. Seko Power Prima mencakupi 2 desa yaitu Desa Embonatana dan Desa Tanamakaleang, sedangkan lokasi PT. Seko Power Prada di Desa Malimmongan.

Menurut tim pemrakarsa, rencana pembangunan PLTA tersebut masih dalam tahapan penelitian. Mereka akan membendung sungai dengan ketinggian bendung 15 sampai 17 meter, membangun terowongan besar dengan ukuran 8×8 meter sepanjang 12 kilometer dan diameternya dari permukaan tanah ke dasar terowongan mencapai 40 meter.

Keganjalan dalam dokumen tersebut, ditemukan nama lokasi lain. Terkesan ada praktik ‘’copy pas1939834_1408758746047922_1129680937_nte’’ dokumen dari tempat lain. Hal ini mengurangi kualitas dokumen dengan tingkat analisis yang dangkal dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Masyarakat Seko merekomendasikan beberapa hal kepada tim penyusun ANDAL, supaya: (1) mengikuti SK Bupati Luwu Utara No 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Masyarakat Adat Seko, dan PERDA No.12 Tahun 2004 tentang Pelestarian Lembaga Adat di Luwu Utara, (2) Pihak perusaan menyekolahkan putra-puteri Seko untuk mempersiapkan diri untuk alih fungsi tehknologi, (3) menyerap tenaga kerja dengan pembagian 60 persen untuk masyarakat Seko dan 40 persen untuk perusahaan, (4) mencantumkan dan meperjelas luasan lahan yang akan ditenggelamkan, (5) melakukan ganti untung terhadap lahan yang akan di gunakan maupun lahan yang akan tergenang.

Terkait rekomendasi pertama, Masyarakat Seko meminta pemrakarsa mengikuti proses pengambilan keputusan yang selama ini berlaku dan dilakukan di Seko. Dimana setiap wilayah memiliki cara pengambilan keputusan, kemudian hasil keputusan di wilayah kecil ini nantinya akan dibawah ke Salombengan untuk pengambilan keputusan besar. Mereka meminta sebelum ada kesepakatan bersama masyarakat dan jika belum termuat rekomendasi itu dalam ANDAL maka, penelitian perusahaan tidak boleh dilanjutkan.   (*)