Masyarakat Satu Entitas Yang Penting Dalam Keanekaragaman Hayati


Masyarakat sebagai salah satu entitas penting tidak hanya sebagai objek, namun juga subjek sebagai pengelola ruang hidupnya yang tidak lain adalah keanekaragaman hayati itu sendiri, adalah salah satu dari bagian penting yang harus dipertimbangkan masuk dalam RUU perubahan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.  

Hal lain yang dinilai belum dipertimbangkan dalam Draf RUU yang masuk dalam Prolegnas 2016 ini, yaitu perkembangan dan progres pendekatan Konservasi saat ini, dimana Konservasi Keanekaragaman Hayati harus berbasis kelimuan, harus juga mempertimbangkan hubungan dengan Pembangunan Ekonomi, pengunaan keruangan dari sebuah kawasan, dan yang terpenting adalah peran Multipihak yang komprehensif, termasuk kolaborasi dan kemitraan swasta.

Demikian disampaikan  Wahyudi Wardoyo dari the Nature Conservancy  saat memberikan tanggapan dan masukan yang diberikan dalam konsultasi publik terhadap perkembangan upaya revisi terhadap Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (UU 5/90).

Undang-undang yang telah berumur 25 tahun ini memang tengah didorong untuk dilakukan perubahan. Dan sebagai langkah pasti RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya sudah masuk dalam Prolegnas 2016.

Ditambahkan, bahwa perkembangan pola pandang tentang konservasi sudah berkembang sedemikian pesat. Dahulu konservasi hanya dinilai sebagai bentuk menjaga warisan keanekaragaman hayati, melindungi, sampai pada kini yang harus mempertimbangkan keterlibatan komunitas dalam melakukan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan genetik, jenis dan ekosistem keanekaragaman hayati sebagai sebuah sistem yang menyeluruh.

Sebagai bahan pemikiran, Samedi dari TFCA Sumatera – Kehati mencoba menggambarkan bagaimana kita tidak begitu memperhatikan kelestarian keanekaragaman hayati kita. Saat ini masih terjadi kesenjangan untuk mempertahankan kekayaan alam kita. Ini bisa dilihat karena hanya 9,92% atau 4,6 juta ha dimasukkan dalam kawasan konservasi dari total luas Sematera sebagai Ekosistem Penting, sementara hanya 10,5 juta ha (22,3%) berada diluar kawasan konservasi. Ini yang menjadi pertimbangan, bahwa Undang-undang ini tidak hanya berlaku untuk kawasan konservasi yang didukung status lahannya, namun juga kawasan lain yang merupakan kawasan ekosistem penting.

Pengetahuan Tradisional atau Lokal menjadi salah satu nilai penting juga yang harus diangkat dalam upaya konservasi. Pelibatan secara aktif pemerintah daerah juga harus didorong  sebagai kunci pemanfaatan tata ruang di Indonesia. Penegasan tindakan penegakan hukum juga menjadi masukan yang mendapat sorotan khusus dalam revisi UU 5/90.

Dari rilis yang diterima dari milis FKKM (Froum Komunikasi Kehutanan Masyarakat), dikatakan konsultasi publik yang dilakukan pada 29 Desember 2015 ini diharapkan memperoleh tanggapan dan masukan penting sebagai upaya penyempurnaan revisi kebijakan konservasi yang diharapkan tidak hanya berlaku di Indonesia, namun juga dipakai oleh dunia. Rancangan Undang-undang ini juga diharapkan dipakai oleh multisektoral, dan bukan sebagai teritori dari satu sektor saja. tanggapan dan masukkan didapat dari Instansi Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan, Perwakilan Pemerintah Daerah, NGO dan CSO, Lembaga Penelitian dan Akademisi. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s