Mokobo Masyarakat Adat Seko Tengah Menolak Pembangunan PLTA


Penolakan keras masyarakat adat Seko Tengah terhadap rencana PLTA terus berlangsung di Desa Tanamakaleang, Hoyane dan Embonnatana. Warga di tiga desa menolak tanah tempat tinggal dan lahan sawah akan ditenggelamkan menjadi bendungan.

Melalui Mokobo atau Musyawarah Besar Masyarakat Adat Seko Tengah pada tanggal 24 Januari 2018 yang melibatkan MA Pohoneang, Hoyane dan Amballong memutuskan penolakan PLTA di wilayahnya.

Mokobo yang digelar tesebut sebagai bentuk pelawanan yang konsisten masyarakat adat Seko Tengah karena  Mokobo merupakan musyawarah adat tempat pengambilan keputusan tertinggi yang dihadiri masyarakat adat di 3 wilayah yaitu Ponoheang, Hoyane dan Ambalong, di Desa Tanamakaleang, Hoyane dan Embonatana.

Penolakan ini berdasarkan fakta bahwa pembangunan PLTA akan menghancurkan tanah adat mereka sebagai identitas masyarakat adat yang telah diwariskan secara turun temurun. Selain itu, warga juga terancam kehilangan sumber kehidupan sebagai petani. Jika ini terjadi, bencana lingkungan yang lebih besar lagi akan melanda pulau Sulawesi dengan krisis pangan. Wilayah Seko Tengah yang subur merupakan jantung pertanian yang dijadikan lumbung beras di pulau Sulawesi.

Tragedi perlawanan warga Seko Tengah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan sudah dimulai sejak tahun 2013, ketika PT. Seko Power Prima mulai beraktifitas di wilayah tersebut.  Sejak saat itu, warga mulai mengalami tindak kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi.

Warga laki-laki yang gencar melakukan protes, malah dikriminalisasikan dengan tuduhan melakukan pengancaman terhadap pihak perusahaan dan perusakan lahan milik perusahaan. Warga yang ketakutan memilih lari ke hutan. Akibatnya mereka ditetapkan masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh pihak kepolisian. Sehingga yang tersisa di wilayah adat Seko Tengah kebanyakan perempuan dan anak-anak.

Perlawanan bukan hanya datang dari laki-laki, juga datang dari perempuan.  Mereka tetap melakukan perlawanan dengan terus menolak aktivitas perusahaan yang sedang melakukan survei di lapangan. Mereka pun mengalami intimidasi disertai tindak kekerasan dari aparat kepolisian yang mengawal proyek pembangunan PLTA. Tindak kekerasan aparat tersebut mengakibatkan luka-luka fisik dan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan  hingga kini.

Untuk mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk tindakan kriminalisasi dan intimidasi yang dihadapi, mereka telah menyampaikan kepada beberapa lembaga negara yang memperjuangkan hak azasi manusia, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

PLTA yang akan dibangun berkapasitas 480 mega watt, seperti yang tertuang di dalam dokumen Analisa Dampak Lingkungan PLTA PT. Seko Power Prima tahun 2014.  Dalam menopang pengoperasian PLTA akan dibangun bendungan terowongan sepanjang 16 km. Untuk itu, lahan yang dibutuhkan perusahaan untuk pembangkit ini sekitar 600 hektar. Padahal izin pembangunan PLTA telah melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2011 dan  UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Indonesia, mendukung sepenuhnya aspirasi masyarakat adat Seko Tengah terhadap penolakan pembangunan PLTA, sehingga AMAN mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Luwu Utara untuk segera menghentikan proses pembangunan PLTA agar tindakan intimidasi dan kekerasan yang dialami masyarakat adat Seko dapat dihentikan dan ancaman bencana lingkungan yang besar dapat dihindari.

sumber: http://www.aman.or.id/wilayah-adat-seko-terancam-hancur-oleh-pembangunan-plta/

Iklan

Presiden Jokowi Tetapkan 9 Hutan Adat Seluas 3.341 Hektar


Presiden Joko Widodo pada Pembukaan Konferensi Tenurial Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan Indonesia Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 25 Oktober 2017. (foto: KSP_http://www.ksp.go.id/)

Tepat tanggal 25 Oktober 2017, di Istana Negara, dihadapan ratusan komunitas dan pegiat hutan adat, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyerahkan 9 SK Penetapan Hutan Adat kepada masing-masing komunitas. Penyerahan SK Penetapan dirangkaikan dengan pembukaan Konferensi Tenurial Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan Indonesia Tahun 2017.

Kesembilan hutan adat yang diserahkan SK-nya oleh Presiden Jokowi tersebar beberapa pulau, yaitu  Jambi, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, dengan total luasan mencapai  3.341 hektare.

“Semangat reforma agraria dan perhutanan sosial adalah bagaimana lahan dan hutan yang merupakan bagian dari sumber daya alam Indonesia dapat diakses oleh rakyat dan dapat menghadirkan keadilan ekonomi dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat,” ujarnya. Baca lebih lanjut

Belajar dari Kisah Bungku Owi Tokey Singkalong


img_4124

Pengukuhan Perangkat Kelembagaan Adat “Bungku Owi Tokey Singkalong”

Senin, lima September 2016 saya bersama Ismail Putra Hono anggota Perkumpulan Wallacea menuju Singkalong, Desa Taloto, memenuhi undangan tiga acara yang dihelat dalam tiga hari; seminar aturan adat, pegukuhan lembaga adat dan syukuran 50 tahun dari pengungsian. Singkalong merupakan satu komunitas adat yang berada di Wilayah Adat Seko di bawah pimpinan Tokey, selain dari To Bara dan Tomakaka. Baca lebih lanjut

Desa Matano dan Nuha Siapkan Demplot Pertanian Alami


IMG_20160908_091209.jpg

Penyemprotan Air Laut. Warga Desa Nuha Mempersiapkan Lahan Demo Plot) Pertanian Alami. 

Dua desa di sekitar Dana Matano, yakni Desa Nuha dan Desa Matano menyiapkan lahan untuk praktek pertanian alami.  Sudah seminggu lalu (7/09) masyarakat telah merampungkan demplot pertanian alami ini. Rencananya, akan ditanami tanaman sayur dan holtikulutur, seperti kangkung, sawi, tomat,terong, dan cabe. Penerapan pertanian alami ini diperkenalkan Perkumpulan Wallacea bersama Burung Indonesia sebagai upaya untuk menjaga ekosistem, dalam hal ini mengurangi pengaruh zat kimia masuk ke tanah dan mengurangi pengaruh masuknya residu  zat kimia  ke badan Danau Matano. Baca lebih lanjut

Beginilah SLUP, Bentuk Partisipasi Masyarakat Mengelola Wilayahnya


Yulius Sigi kini bisa bernafas lega. Kini ia dan warga Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, lainnya kini memiliki kepastian wilayah kelola. Batas-batas wilayah telah dipetakan dengan baik dan rinci sejak dilaksanakannya kegiatanSustainable Land Use Planning (SLUP) di daerahnya 2015 silam.slup03

“Sekarang malah lahan yang bisa dikelola bertambah karena sudah jelas batas-batas dan wilayah mana saja yang bisa dikelola oleh masyarakat,” ungkapnya dalam diskusi antara Pemda Luwu Utara dengan media atas fasilitasi Yayasan Perspektif Baru (YPB) dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), pada awal Juni, di Kantor Bupati Luwu Utara (Lutra). Baca lebih lanjut