Berpotensi Kriminalkan Masyarakat Adat, Koalisi Pembela Masyarakat Adat Tolak RKUHP


Koalisi Pembela Masyarakat Adat menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang selesai dibahas oleh Tim perumusan (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). Pasal yang berpotensi mengancam hak-hak masyarakat hukum adat yaitu:  (1) Pasal 484 ayat (1) huruf e. Dalam ketentuan ini diatur tentang ancaman pidana maksimal 2 (dua) tahun bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan, dan (2) Pasal Pasal 488 diatur ancaman pidana maksimal 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp 50.000.000 bagi setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah.

Koalisi  ini terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Perkumpulan HuMa Indonesia, Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN), Yayasan Perlindungan Insani, DebtWatch, Perkumpulan Q-Bar, Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Perkumpulan Wallacea, Perkumpulan Bantaya, Akar Foundation, Padi Indonesia, Yayasan Merah Putih, KKI Warsi, AMAN Sulawesi Selatan, dan Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh, menegaskan bahwa pengaturan pada Pasal 484 dan 488 ini tentu berbahaya bagi masyarakat hukum adat dan penghayat kepercayaan di seluruh Indonesia yang masih menyelenggarakan pernikahan secara adat. Sebab perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang diselenggarakan sesuai hukum agama dan dicatatkan di KUA/Kantor Catatan Sipil. Sementara masyarakat hukum adat mengalami berbagai hambatan dalam pelayanan administrasi kependudukan, termasuk pencatatan perkawinan.

Sesuai laporan AMAN, menyebutkan hingga saat ini masyarakat hukum adat di Indonesia sampai saat ini masih mendapatkan penolakan dari kantor catatan sipil untuk mencatatkan perkawinan karena perkawinan adat tidak dilaksanakan menurut agama resmi di Indonesia.

Kendati sudah ada Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengakui penghayat kepercayaan di kolom KTP dan KK, namun pemerintah belum mengeluarkan instrumen hukum untuk mengimplementasikan putusan ini. Sehingga langkah yang harus ditempuh untuk mengakomodasi pelayanan administrasi kependudukan masyarakat hukum adat, termasuk pencatatan perkawinan sesungguhnya masih panjang.

”Jika RKUHP disahkan sebelum pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat hukum adat diakomodasi, maka semua persetubuhan laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat hukum adat dan penghayat kepercayaan dapat dipidana, ” jelas Arman Muhammad Arman dari PB AMAN.

Bukan sebatas soal administras kependudukan  terkait dengan perzinahan,  Direktur Perkumpulan HUMA Indonesia Dahniar Andrini juga melihat potensi kriminalisasi Masyarakat Hukum Adat lainnya, yakni terdapat Pasal 325, 326, dan 327 tentang Gangguan terhadap Benih dan Tanaman.  Ketentuan ini mengatur bahwa setiap orang yang berjalan, berkendaraan, atau membiarkan ternaknya berjalan di kebun atau tanah milik orang lain yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami, diancam pidana denda maksimal Rp 10.000.000.

Menurutnya, pasal ini rentan digunakan oleh perusahaan pemegang Hak Guna Usaha atau konsesi-konsesi lainnya untuk melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal. Biasanya kriminalisasi ini dilakukan pada lahan-lahan sengketa.

Dalam catatan HUMA, banyak Hak Guna Usaha dan izin-izin lainnya diberikan kepada perusahaan tanpa sosialisasi apalagi negosiasi ke masyarakat. ”Padahal di lahan tersebut seringkali terdapat masyarakat yang telah hidup turun temurun menempati dan memiliki keterikatan dengan tanah tersebut. Akibatnya terjadi sengketa lahan. Pasal-pasal di RKUHP tersebut rawan digunakan oleh perusahaan untuk memidana masyarakat yang berkegiatan di atas tanah sengketa,” tegas Dahniar Andriani.

Pasal-pasal dalam RKUHP sebagaimana telah dijelaskan di atas secara nyata menunjukkan lemahnya komitmen Negara untuk menempatkan hukum adat sebagai instrumen penyelesaian masalah di dalam masyarakat hukum adat. Lebih jauh, ternyata RKUHP ini tidak saja mengancam hak-hak masyarakat hukum adat tetapi juga mengancam kehidupan privasi warga negara.

Dengan kata lain, RKUHP ini sesungguhnya mengancam keberlanjutan kehidupan demokrasi di Indonesia. Sejatinya pasal-pasal dalam RKUHP tidak boleh menimbulkan ruang tafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan gejolak dalam masyarakat.

Koalisi Pembela Masyarakat Adat menyatakan sikap untuk menolak secara keseluruhan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan ditetapkan pada bulan Februari 2018 ini, dan meminta kepada Pemerintah dan DPR-RI untuk segera merevisi kembali pasal-pasal yang berpotensi mengancam hak-hak masyarakat hukum adat dan pasal-pasal yang mengancam kehidupan masyarakat sipil lainnya dengan menempatkan Hukum Adat sebagai salah satu instrumen penyelesaian masalah di dalam masyarakat hukum adat. (*)

Iklan

Pengadilan Pasang Kayu Sidangkan Petani Tidak Bersalah


siaran-pers-walhi-24-nov-2017Pengadilan Negeri Pasangkayu kembali menggelar sidang lanjutan tindak pidana pencurian tandan buah sawit oleh empat orang petani Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.

Sidang yang digelar pada tanggal 23 November 2017 ini mengagendakan pembacaan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas tuduhan tindak pidana pencurian tersebut, dalam eksepsi yang dibacakan bergantian oleh dua orang pengacara mewakili tim kuasa hukum, Ronald Siahaan, SH. MH dan Yuyun SH. Eksepsi setebal 27 halaman ini menjawab, membantah semua dakwaan yang di sampaikan oleh jaksa penuntut umum. Baca lebih lanjut

KPBB: Masyarakat di Zona Merah Lebih Berisiko Kena Penyakit


Dari penelitian KPBB menunjukkan, masyarakat di Indonesia terutama mereka yang tinggal di kawasan dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang sangat tinggi, kawasan dengan industrialisasi yang sedemikian massif dan intensif, sekitar pembangkit listrik, sekitar TPA sampah, selain kawasan dengan risiko kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap tahun; adalah kelompok berisiko tinggi terpapar oleh pencemaran udara.

“Mereka berada di kawasan zona merah pencemaran udara yang berisiko terjangkit penyakit dan atau sakit karena pencemaran udara seperti ISPA (infeksi saluran pernafasan akut), asma, pneumonia, bronchopneumonia, COPD (chronical obstructive pulmonary dieses; atau penyempitan salaruna pernafasan), jantung coroner (coronary artery dieses), berbagai kanker terutama kanker paru-paru dan saluran pernafasan”, demikian uraian Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif KPBB.

Penelitian KPBB sejak 2001 juga menunjukkan bahwa pollutant timbel (Pb) adalah neurotoxin yang menyebabkan sakit atau penyakit terkait fungsi syaraf, juga menyebabkan penurunan point IQ dan tingkat kecerdasan pada anak, hipertensi pada orang dewasa, terganggunya fungsi ginjal, jantung coroner, hingga kematian dini. Jika dulu pollutant timbel didominasi dari emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bensin bertimbel, kini diemisikan oleh peleburan logam terutama daur ulang aki bekas. Sementara pollutant hydro-carbon (HC) yang hampir 90% diemisikan oleh kendaraan bermotor, selain menyebaban sakit/penyakit akut terkait iritasi mata misalnya, juga memiliki sifat kronis yang menyebabkan terjadinya kanker sebagaimana disinggung di atas melalui pemaparan PAH (polycyclic aromatic hydrocarbon) dan asam benzene.

Dampak negative terhadap kualitas udara juga disumbangkan oleh penggunaan bahan bakar minyak untuk transportasi, gas buang yang beracun seperti karbon dioksidan (CO2), nitrogen oksida (NO2) dan sulfur dioksida (SO2) yang menyebabkan gas hujan asam dan pemanasan global. Hal tersebut diperparah ketika di kota-kota besar degan pengguna transportasi pribadi yang sangat tinggi akibat buruknya transportasi masal menyebabkan menumpuknya gas buang beracun yang menyebabkan buruknya kualitas udara, juga ditambah rendahnya kualitas bahan bakar yang digunakan saat ini yang masih menggunakan kandungan octane number (RON) 88 (premium) dan RON 90 (Pertalite) dan masih kalah jauh dengan Malaysia yang bahan bakar dengan RON terendah untuk kendaraan bermotornya yaitu RON 95 yang setara dengan jenis pertamax turbo. (*)

KPA Persiapkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria dan Sistem Perkebunan Sawit yang Berkeadilan


Illustrassi Konflik Agraria (sumber: http://elsam.or.id)

Saat ini, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)  tengah menginisiasi dan mendorong Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) untuk mengkritisi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang dinilai tidak sejalan dengan spirit reforma agraria sejati. Pasalnya, penetapan lokasi TORA tidak berdasarkan atas inisiatif organisasi masyarakat sipil dan serikat-serikat tani yang berada di wilayah konflik agraria (bottom up). Pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Jokowi cenderung tidak mengakomodir penyelesaian konflik-konflik agraria sehingga dikhawatirkan tidak berjalan sesuai tujuan RA sejati itu sendiri, diantaranya menyelesaikan konflik, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, dan memperkuat hak petani atas tanah.

Hal itu disampaikan Ferry Widodo, Departemen Penguatan Organisasi (PO) Seknas KPA pada Konsolidasi Gerakan Reforma Agraria yang dilaksanakan Seknas KPA bersama KPA Wilayah Jambi yang dihadiri Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), OXFiAM Indonesia dan bemberapa organisasi tani jaringan KPA, Senin, (13/11) di Mayang Baru, Jambi.

Sejatinya, lanjut Ferry, Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang tengah didorong KPA merupakan solusi di tengah ketidakpastian pelaksanaan reforma agraria sejauh ini. Alasannya, LPRA merupakan lokasi-lokasi yang secara kategori telah memenuhi syarat reforma agraria, seperti sedang berkonflik, mempunyai serikat/organisasi tani, telah digarap secara penuh oleh petani secara mandiri.

”KPA telah berhasil melakukan pendataan LPRA di 409 lokasi konflik dan tersebar di 19 provinsi dengan luasan 643.616 hektar dengan melibatkan 136.804 KK. Dengan asumsi satu KK rata-rata empat orang, artinya ada setengah juta lebih petani saat ini tengah menghadapi ketidakpastian terkait hak mereka atas tanah. Angka ini pun kemungkinan akan bertambah besar. Pasalnya, masih ada sedikitnya 1.502.600 hektar potensi LPRA untuk tahap kedua,” ujar Ferry.

Pendataan LPRA merupakan praktik reforma agraria dari bawah yang coba didorong KPA, yang mana prosesnya langsung diinisiasi oleh 77 serikat tani dan organisasi masyarakat sipil anggota KPA di berbagai wilayah.

Di Jambi sendiri, untuk tahap pertama terdapat 20 lokasi LPRA dengan total luasan 11.201 hektar (red: hutan dan non-hutan). Angka tersebut menjadi alat tawar oleh KPA wilayah Jambi guna terus mendorong penyelesaian konflik di tingkat daerah.

Pada kesempatan itu pula, Ferry Widodo menyampaikan Sistem Perkebunan yang Berkeadilan sebagai prioritas kerja dari KPA.Masifnya perkembangan perkebunan skala besar utamanya sawit di Indonesia berbanding lurus dengan konflik agraria yang terus meningkat. Sebagai provinsi yang mempunyai luasan perkebunan sawit yang cukup besar, Jambi juga menjadi salah satu provinsi yang rentan terjadinya konflik agraria sebagai imbas dari cepatnya pertumbuhan perkebunan sawit tersebut. Walaupun diklaim sebagai salah satu komoditas penyumbang terbesar devisa Negara, pemerintah tidak bisa menutup mata bahwa ekspansi dan perluasan perkebunan sawit oleh korporasi-korporasi skala besar ini juga menjadi salah satu penyebab utama konflik agraria.

Kurun waktu 2016 saja, KPA mencatat telah terjadi 163 konflik di atas lahan seluas 601.680 hektar di sektor perkebunan. Sebagian besar konflik tersebut terjadi di area perkebunan sawit, utamanya yang dimiliki korporasi skala besar.

Ferry menyebutkan data dari beberapa kementerian mengenai perluasan perkebunan kelapa sawit. Data dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, setiap tahun, angka penguasaan tanah bagi perkebunan kelapa sawit terus merangkak naik. Dalam 5 tahun terakhir saja, telah bertambah 3 juta hektar luas lahan perkebunan kelapa sawit. Fakta ini menunjukkan bahwa moratorium yang diberlakukan pemerintahan Jokowi-JK belum mampu membendung libido ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Demikian juga data pemberian HGU oleh Kementrian ATR/BPN menjadi penyebab utama. Pada tahun 2013, terdapat 26.366.788 bidang tanah yang bersertifikat di Indonesia dengan luas 72.954.190 hektar. Di dalamnya terdapat 10.368 sertifikat HGU, namun luasannya mencapai 46 % atau sekitar 33.5 juta hektar dari tanah bersertifikat tersebut. Artinya HGU yang diberikan didominasi oleh perusahaan kelapa sawit skala besar.

Sementara itu, di tengah carut marut situasi di atas, DPR RI justru mendorong RUU Perkelapasawitan yang dinilai anti terhadap kesejahteraan petani, utamanya buruh tani dan petani plasma. Pasalnya, semangat yang diusung rancangan peraturan ini lebih condong kepada perlindungan industri perkebunan sawit ketimbang buruh, petani mandiri dan plasma sawit.

Situasi ini bukannya tidak direspon berbagai pihak. Pemerintah dan para korporasi pun telah membentuk sistem kerjasama antara perusahaan dengan petani dengan menawarkan skema kemitraan. Namun kemitraan yang ditawarkan tersebut belum menjawab problem ketimpangan struktur agraria yang terjadi di lapangan. Program tersebut justru semakin melegitimasi ketergantungan buruh tani dan petani plasma kepada dominasi korporasi.

Oleh karena itu, organisasi masyarakat sipil perlu menginisiasi skema yang lebih berkeadilan di sektor perkebunan. KPA sendiri telah mempersiapkan sistem pendukung bagi serikat/organisasi tani anggota yang berkonflik dengan pihak perusahaan perkebunan (swasta) dan telah dilakukan tahapan-tahapan awalnya sejak tahun 2015 dengan menerapkan 9 prinsip kemitraan berkeadilan. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi panduan dan arahan utama KPA. Model kemitraan yang hendak ditawarkan haruslah betul-betul sesuai dengan prinsip reforma agraria.

Hilirisasi peran perusahaan di sektor pengolahan hasil panen petani dan distribusi hasil menjadi nilai yang penting untuk menekankan prinsip keadilan, sebagai salah satu indikator bahwa transformasi yang diharapkan telah terbangun. Prinsip-prinsip tersebut, menjadi nilai-nilai dasar termasuk indikator untuk membangun peta jalan bagi pembangunan Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA) di sektor perkebunan, khususnya di lokasi-lokasi garapan serikat/organisasi tani anggota KPA. (*)

 

Refleksi Tiga Tahun Reforma Agraria Pemerintahan Jokowo-JK : Kembalikan Pada Prinsip dan Tujuan Pokok Agenda Reforma Agraria Sejati *


Pernyataan Sikap 
KNPA (Komite Nasional Pembaruan Agraria)

Setelah kado pahit berupa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, pada 19 Oktober 2017 kembali pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan langkah gegabah atas nama percepatan reforma agraria dan perhutanan sosial (RA dan PS) dengan mengikat kerjasama (MoU) dengan World Wild Fund (WWF). Organisasi non-pemerintah ini ditunjuk Kemenko sebagai pelaksana manajemen proyek (Project Management Office atau PMO) program RA dan PS. Langkah ini menuai reaksi negatif dari hampir semua kalangan organisasi rakyat, pegiat RA dan pegiat PS.

Sebagaimana diketahui, pemerintahan Jokowi telah menempatkan Reforma Agraria sebagai prioritas nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Tanah seluas 9 juta hektar menjadi rencana redistribusi tanah dan legalisasi aset di bawah payung reforma agraria. Sumber tanahnya berasal dari kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan (perkebunan). Sedangkan dalam rangka memperluas wilayah kelola masyarakat di kawasan hutan, target 12,7 juta hektar hendak dialokasikan untuk dapat diberikan ijin kelolanya kepada masyarakat.

Meski dinilai sangat terlambat, ada sejumlah usaha pemerintah yang patut diapresiasi untuk “mulai” membuka dialog terkait usulan obyek RA dari bawah. Namun dalam tiga tahun ini, kepercayaan kalangan gerakan sosial semakin menurun. Pemerintah, dalam hal ini kementerian-kementerian terkait gagal memupuk kepercayaan publik atas janji politik Jokowi-JK terkait RA dan penyelesaian konflik.

Menyimpan Masalah Dalam Tiga Tahun Terakhir

Kami menilai, bahwa rencana Nawa Cita, RPJMN 2015-2019 dan RKP 2017 yang hendak menjawab persoalan agraria nasional melalui Reforma Agraria telah disimpangkan. Arah kebijakan dan langkah-langkahnya tidak diarahkan untuk betul-betul menjawab krisis agraria yang terjadi di lapangan.

1) Masalah Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)

Lokasi-lokasi yang direncanakan pemerintah dalam kerangka RA bukan merupakan lokasi yang selama ini mengalami: konflik berkepanjangan; ketimpangan struktur agraria; serta kemiskinan rakyat akibat ketiadaan kontrol dan hak atas tanah. Terdapat sejumlah masalah terkait TORA:

Pertama: Kriteria dan alokasi TORA pemerintah dibangun secara top-down dan sepihak tanpa melibatkan organisasi masyarakat sipil, sehingga tidak terdapat irisan dengan masalah-masalah pokok agraria yang dihadapi masyarakat di tingkat tapak. Lebih-lebih kriteria maupun alokasinya tidak berkesuaian dengan prinsip dan tujuan pokok reforma agraria.

Kedua: Lokasi-lokasi yang dialokasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai TORA belum lah menyasar wilayah konflik agraria dan area tumpang-tindih kewilayahan masyarakat dengan klaim kawasan kehutanan/pertambangan.

Ketiga: Penentuan TORA dengan menggunakan UU Kehutanan sebagai kiblat, menyebabkan Pulau Jawa, Lampung dan Bali “ditutup rapat” dari jalan reforma agraria. Dasar pengecualian adalah porsi tutupan hutan yang dinilai sama atau kurang dari 30%. Dengan demikian, tidak ada jalan juga untuk melakukan koreksi terhadap monopoli Perhutani atas hutan di Jawa, yang telah banyak menimbulkan konflik dan menyengsarakan petani.

Keempat: Kepentingan pembangunan perkebunan skala besar telah “bersembunyi” di dalam kriteria TORA kawasan hutan. Kelima: Wilayah perkebunan skala besar (termasuk milik BUMN/PTPN) yang selama ini bersengketa dan telah merampas tanah rakyat, perkebunan terlantar dan HGU bermasalah, tidak menjadi target reforma agraria kebijakan pemerintah

Keenam: Orientasi utama TORA masih bersifat sektoral perkebunan, kehutanan dan pedesaan. Padahal tujuan RA mesti multi sektoral. Sehingga perlu dirancang juga penyelesaian ketimpangan struktural di wilayah pertambangan, pesisir, kelautan, pulau-pulau kecil dan masalah agraria perkotaan.

Ketujuh: Masalah legalisasi asset (sertipikasi). Tiga tahun ini pemerintah lebih giat melakukan sertifikasi tanah (saja). Komunikasi politik Presiden kepada publik pun dalam kesempatan-kesempatan seremonial pembagian sertifikat terdengar sumbang. “Bagi-bagi sertipikat” tanpa adanya proses pemeriksaan dan penataan ulang struktur penguasaan tanah terlebih dahulu, termasuk minus program pendukung (penataan produksi dan pengembangan ekonomi petani) pasca sertipikasi, promosi peluang mengagunkan sertifikat ke bank seolah menunjukkan pemerintah sebenarnya sedang mengamini ketimpangan yang terjadi, mendukung proses liberalisasi dan pasar tanah, yang pada gilirannya berpotensi memiskinkan petani.

Artinya dari sisi TORA, baik hutan maupun non-hutan, mengalami penyempitan bahkan pembelokkan makna dan tujuan reforma agraria. TORA nyata-nyata jauh dari harapan rakyat!

2) Masalah Kelembagaan

Pertama: Hingga saat ini belum ada kelembagaan yang bersifat ad-hoc, otoritatif langsung dipimpin oleh Presiden dan lintas sektoral untuk mempersiapkan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan RA. Gerakan Reforma Agraria tetap mengidealkan Badan Otoritatif Reforma Agraria, disingkat BORA atau dengan nama lain.

Kedua: Setelah lama tak ada kejelasan mengenai lead-sector pelaksana RA Jokowi, berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tim Reforma Agraria, telah dibentuk sebuah tim RA yang diketuai Menko Perekonomian. Tim ini berfungsi melakukan koordinasi, pengendalian hingga pemantauan dari pelaksanaan reforma agraria. Tim ini terbagi ke dalam tiga Kelompok Kerja (Pokja) yakni Pokja I Pelepasan Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial, Pokja II Legalisasi dan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria, dan Pokja III Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Pokja I diketuai oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Pokja II diketuai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Pokja III diketuai oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Desa dan PDTT). Selain ketiga menteri tersebut, bertindak sebagai anggota Tim Reforma Agraria adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Kepala Staf Kepresidenan.

Cara bekerja Tim RA masih belum jelas dalam konteks menjalankan operasi RA secara nasional, sistematis dan otoritatif, termasuk dalam hal memeriksa masalah agraria yang hendak dijawab. Belum sinergis dan masih kental ego-sektoralnya (bekerja sendiri-sendiri). Selain itu, tidak adanya keterlibatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau pun keterwakilan kepentingan perempuan dalam komposisi kelembagaan RA, menunjukkan belum melihat Reforma Agraria sebagai agenda yang menyeluruh dalam menjawab persoalan ketimpangan, termasuk ketimpangan gender

Ketiga: Bentuk pengalihan tanggung jawab Negara (pemerintah) kepada masyarakat sipil. Terkait kesepakatan (MoU) Kemenko dengan WWF sebagai bagian dari Tim RA Kemenko, maka sebagai lembaga konservasi hutan dan satwa langka WWF tidak mempunyai pengalaman dan pemahaman dalam perkara reforma agraria. Padahal, RA adalah agenda bangsa yang telah menjadi prioritas nasional, yang membutuhkan ketepatan antara wilayah dan kelompok sosial (masyarakat) penerima manfaat, utamanya petani, masyarakat adat, nelayan dan perempuan pejuang agraria. Tanpa pemahaman substansi, prinsip-prinsip mendasar, sekaligus medan wilayah dan medan sosial-politik yang cukup mustahil lembaga ini bisa menjadi “pengatur” pelaksanaan RA pada arah dan tujuan yang tepat. Apalagi, lembaga ini merupakan lembaga internasional (asing). Bagaimana nasib petani, masyarakat adat dan masyarakat korban konflik agraria, sekaligus nasib agenda bangsa sebesar RA dapat diserahkan pada NGO internasional.

Agenda RA dalam perjalanannya di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga 1965, Orde Baru hingga masa Reformasi sarat tantangan dan hambatan, mengingat selalu dilekatkan dengan agenda komunis. Memahami tapak kesejarahan perjuangan agenda RA tersebut, kerjasama Kemenko ini telah mengecilkan tujuan-tujuan besar RA.

Meski telah keluar pernyataan Menko Perekonomian baru-baru ini, yang konon akan meninjau ulang MoU dengan WWF, patutlah dicatat bahwa keputusan gegabah MoU adalah mencerminkan ketidakpahaman pemerintah atas urusan besar bernama reforma agraria dan perhutanan sosial. Ini adalah bentuk pengalihan tanggung jawab Negara (pemerintah) kepada masyarakat sipil.

3) Masalah Regulasi

Pertama:  Hingga tahun ketiga berakhir, Perpres tentang Reforma Agraria tidak kunjung ditandatangani juga oleh Presiden. Menjadi pertanyaan besar terhadap keseriusan pemerintah yang banyak berjanji dalam banyak kesempatan akan dan sedang menjalankan RA. Ketiadaan landasan hukum operasional untuk menjalankan RA berimplikasi pada lambatnya implemengtasi, ketidakjelasan tata laksana dan lembaga pelaksana yang bertanggung jawab sekaligus memimpin proses RA. Termasuk berdampak pada tidak sesuainya obyek (TORA) dan subyek (masyarakat) dengan prinsip dan tujuan pokok RA yang genuine. Berimplikasi juga kepada belum adanya sinergi dan koordinasi efektif antar kementerian/lembaga untuk mejalankan RA, akibat ego-sektoral masih kuat melekat dalam tubuh pemerintahan, yang pada gilirannya berdampak pada mandegnya janji politik Jokowi terkait RA.

Kedua: Kebijakan RA ala pemerintah ini belum menyasar perempuan sebagai subyek, termasuk perempuan kepala keluarga. Tidak ada jaminan kesetaraan hak dalam pemilikan dan penguasaan tanah, dan dalam mendapatkan manfaat yang setara antara laki-laki dan perempuan sebagai diatur dalam UUPA, sehingga tidak akan mampu menjawab persoalan ketimpangan gender dalam struktur penguasaan agraria.

Ketiga: Lahirnya Perpres 88/2017 yang kontraproduktif dengan tujuan penyelesaian konflik di kawasan hutan. Disahkannya perpres sebenarnya cukup lama dinanti, sebagai pengganti Peraturan Bersama 4 Menteri, kembali meneguhkan klaim kawasan hutan. Di tengah janji hendak melepaskan kawasan hutan untuk RA, justru klaim kawasan hutan dan rezim ijin diperkuat, di tengah masalah ketidakjelasan tahapan penunjukkan atau pun penetapan kawasan hutan.

Alih-alih segera menerbitkan Perpres RA, justru Perpres 88/2017 keluar dan menuai banyak kekecewaan dari kalangan ornop dan akademisi/pakar agraria. Regulasi ini kembali memperkuat posisi KLHK yang sejak awal menutup ruang RA dan jalan penyelesaian konflik secara tuntas di kawasan klaim kehutanan. Kebijakan ini menjadi kontrapropuktif, bahkan bertentangan dengan semangat dan rencana realisasi reforma agraria. Aturan yang dijanjikan dapat menyelesaikan konflik agraria di kawasan (klaim) kehutanan ini, ternyata hanya ditujukan bagi area-area yang baru “ditunjuk” oleh KLHK. Peraturan baru Presiden in memastikan bahwa ranah hukumnya bukanlah di area-area yang statusnya sudah “ditetapkan” sebagai proses akhir dalam tahapan pengukuhan kawasan hutan.

Perpres ini berpotensi kuat menambah dan memperluas konflik agraria di sektor kehutanan, sekaligus menempatkan petani dan masyarakat adat di wilayah konflik menjadi kelompok yang semakin rentan. Rentan terhadap proses penyingkiran dari wilayah kehidupannya dan tanah garapannya, serta rentan ancaman kriminalisasi oleh aparat di lapangan. Pilihan resettlement (pemindahan penduduk) di wilayah hutan konservasi, merupakan kemunduran jauh komitment politik pemerintahan masa reformasi ini, di tengah berjanji menjalankan RA, mengakui dan memperkuat hak-hak rakyat serta menyelesaikan konflik.

4) Masalah Anggaran

Ketiadaan APBN yang secara khusus menjamin pelaksanaan RA secara nasional, sistematis dan menyeluruh sesuai cakupan target pencapaiannya berdampak pada tersendatnya proses perencanaan dan pelaksanaan RA yang optimal. Berdampak pula pada pola-pola pendekatan kementerian/lembaga Negara dalam konteks menjamin operasionalisasi RA melalui pembangunan kerjasama dengan pihak ketiga non-negara, sebagai jalan pintas mengatasi keterbatasan anggaran. Berdampak pula pada penyesuaian-penyesuaian model RA dengan menggunakan peluang hukum yang tersedia, yang sesungguhnya semakin menjauhkan proses apa yang dinamakan RA itu dengan tujuan awal dan prinsip-prinsip pokok RA.

5) Masih Buruknya Masalah Konflik Agraria dan Kriminalisasi Rakyat

Pertama: Merebaknya konflik dan kriminalisasi. Di tengah kebijakan RA dicanangkan pemerintah, penggusuran paksa, perampasan tanah dan kriminalisasi petani justru semakin marak terjadi. Dalam tiga tahun (2014-2016) telah terjadi sedikitnya 702 konflik agraria di atas lahan seluas 1.665.457 juta hektar dan mengorbankan 195.459 KK petani (KPA, 2015-2016). Artinya, dalam satu hari telah terjadi satu konflik agraria di tanah air. Sementara, dalam rentang waktu tersebut sedikitnya 455 petani dikriminalisasi/ditahan, 229 petani mengalami kekerasan/ditembak, dan 18 orang tewas. Angka ini jauh berbanding terbalik dengan janji dan rencana reforma agrarian dan penguatan hak-hak dasar petani.

Situasi yang hampir sama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pusat Data dan Informasi KIARA menemukan di tahun 2016 saja, setidaknya terdapat 28 titik area pesisir yang direklamasi dan 20 titik area pesisir yang ditambang dan pada akhirnya menimbulkan konflik horizontal, serta 40 kasus kriminialisasi yang dialami oleh nelayan. Masalah Kelautan sebagai konskuensi corak ekonomi baru pada akhirnya memunculkan “masalah agraria baru” di sektor kelautan dan pulau-pulau kecil. Hal ini tergambar dari arah kebijakan dan pembangunan Jokowi-JK yang masih menjadikan laut sebagai objek eksploitasi para investor ketimbang menjadikannya jalan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir di 10.666 desa di Indonesia.

Kedua: Masih dianggap parsial antara agenda reforma agraria dengan proses penyelesaian konflik agraria. Mengakibakan TORA tidak diprioritaskan di wilayah-wilayah konflik. Padahal salah satu tujuan utama RA adalah menuntaskan konflik agraria, utamanya konflik yang bersifat struktural, yang diakibatkan oleh lahirnya keputusan-keputusan pejabat publik dalam mengeluarka ijin dan hak kepada korporasi (swasta dan Negara) dan pihak lainnya yang mengekslusi masyarakat dari wilayah kehidupannya.

Ketiga: Belum adanya mekanisme penyelesaian konflik agraria secara menyeluruh. Ribuan konflik agraria dari masa lalu hingga kini di seluruh Indonesia tidak terurus dan belum menjadi bagian utama pelaksanaan RA. Hal ini berdampak pada terlanggarnya hak-hak masyarakat secara meluas.

Meluruskan dan Mempercepat

Melihat perkembangan tiga tahun ini, kami dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mendesak pemerintahan Joko Widodo untuk mendorong proses-proses yang dapat meluruskan dan mempercepat pelaksanaan reforma agraria dengan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Presiden segera meluruskan pelaksanaan reforma agraria yang sesuai dengan Sila ke-5 Pancasila, Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, UUPA 1960 dan Tap. TAP MPR No.IX Tahun 2001 tentang PA-PSDA, yakni reforma agraria yang bertujuan merombak ketimpangan struktur agraria, menyelesaikan konflik dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat.
  2. Presiden segera mengambil langkah tegas, memanggil semua kementerian dan lembaga terkait perencanaan dan implementasi RA serta penyelesaian konflik, untuk meluruskan langkah-langkah yang selama ini dijalankan, dan mempercepat proses RA yang dikehendaki masyarakat.
  3. Reforma agraria harus berlaku di seluruh wilayah Indonesia sesuai konteks lokal yang terjadi dari sisi ketimpangan struktur agraria, situasi konflik dan kondisi sosial-ekonomi masyarakatnya yang berdimensi multi sektoral. Artinya Pulau Jawa, Provinsi Lampung dan Bali pun harus menjadi bagian dari realisasi RA.
  4. Desakan banyak kalangan agar pemerintah segera membatalkan naskah kesepakatan Kemenko dengan WWF adalah cara bijak untuk mendengar aspirasi publik secara luas, sekaligus menyelamatkan RA, yang oleh Presiden disebut sebagai agenda bangsa dan harus dikerjakan dengan cepat maupun tepat oleh Negara.
  5. Mengingat waktu tidak lagi banyak, janji pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria sebagai panduan pelaksanaan dan kelembagaan pelaksana RA sangat penting segera direalisasikan. Cakupan isinya memastikan ada terobosan hukum dan politik untuk menuntaskan masalah ketimpangan dan konflik kronis di Tanah-Air di banyak sektor (kehutanan, perkebunan PTPN/swasta, pertambangan, bisnis konservasi, pesisir) menjadi prioritas pelaksanaan reforma agraria.
  6. Tim Reforma Agraria yang saat ini “terlanjur” telah dibentuk pemerintah, yang dipimpin oleh Kemenko Bidang Perekonomian bersama Tiga Pokja utamanya (Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN dan Kemendes) bersama Kantor Staf Presiden (KSP) harus lah memprioritaskan kerjanya dalam 2 (dua) tahun ke depan pada lokasi-lokasi prioritas RA yang telah diusulkan rakyat dari bawah (bottom-up process). Secara paralel, bekerja pula memastikan Perpres RA lahir dan mematangkan tahapan serta prasyarat RA yang lebih utuh ke depan. Semua proses tersebut, harus memastikan keterlibatan organisasi rakyat yang sehaluan dengan agenda reforma agraria.
  7. Upaya-upaya reforma agraria pemerintah ke depan, harus sejalan dengan penghormatan, perlindungan dan pengakuan hak-hak petani, masyarakat adat, nelayan dan perempuan di pedesaan, memastikan masyarakat terbebas dari tindakan represifitas aparat, penggusuran paksa dan ancaman kriminalisasi dalam memperjuangkan reforma agraria dan penyelesaian konflik di seluruh Tanah-Air.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat untuk menjadi perhatian semua pihak.

Jakarta, 25 Oktober 2017

Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)

Juru Bicara:
–  Dewi Kartika (081394475484)
–  Rukka Sombolinggi (08121060794)
– Puspa Dewy (085260241597)
– Rahma Mary (08122840995)
– Tigor Hutapea (081287296684)

Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA):

Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI)
Nurhidayati, Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Asfinawati, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Eko Cahyono, Direktur Eksekutif Sajogyo Institute (Sains)
Y.L. Franky, Direktur Eksekutif Yayasan PUSAKA
Deny Rahadian, Kordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
Yati Andriyani, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS)
Puspa Dewy, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan (SP)
Susan Herawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
Mardiah, Kordinator Umum Bina Desa
Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch (SW)
Agustiana, Serikat Petani Pasundan (SPP)
Mardha Tilla, Direktur Eksekutif Rimbawan Muda Indonesia (RMI)
Hari Patono, Serikat Tani Bengkulu (STaB)
Ahmad Faizi, Jaringan Kerja Tani (JAKATANI)
Asep Maulana, Serikat Tani Indramayu (STI)
Sugandi, Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB)
Kasiyanto, Forum Perjuangan Rakyat Sendi Mojokerto (FPRSM)
Nurul Huda, Serikat Petani Lumajang (SPL)
Jumain, Serikat Tani Independen (SEKTI)
Tukinan, Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB)
Sumari, Serikat Petani Konawe Selatan (STKS)
Simon Aling, Serikat Petani Minahasa (SPM)
Anwar Sadat, Serikat Petani Sriwijaya (SPS)
Harun Nuh, Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI)
Fubertus Ipur, Lembaga Pemberdayaan Pergerakan Rakyat (Elpagar)
Basri Andang, Direktur Eksekutif Perkumpulan Wallacea
Rudi Casrudi, Rukun Tani Indonesia (RTI)
Ilham Lahiyah, Serikat Petani Majalengka (SPM)
Noviar, Serikat Tani Kerakyatan Sumedang (STKS)
Willy Hanafi, LBH Bandung
Zainal Arifin, LBH Semarang
Hamzal Wahyudin, LBH Yogyakarta
Abay Haetami, Umum Pergerakan Petani Banten ( P2B)
Irwan Dani, Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara (PHMN)
M. Syaikhu Mochtar, Umum Serikat Tani Mandiri (SETAM) Cilacap
Sunarji, Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS) Sragen
Katur. S. B, Serikat Tani Amanat Penderitaan Rakyat (STAN AMPERA)
Sarkim, Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA)
Djarmaji, Forum Persaudaraan Petani Kendal (FPPK)
Wahyudi, Organisasi Petani Jawa Tengah (ORTAJA)
Abdul Azis, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sulawesi Selatan
Mustam Arif, Perkumpulan Jurnal Celebes
Nur Asiah, Solidaritas Perempuan Anging Mamiri
Adnan Buyung Azis, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM)
Abdul Karim, Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR)
Akis Nuru, Persatuan Masyarakat Uraso Luwu Utara
Kisran Makati, Pusat Studi Pembaruan Agraria & Hak Asasi Manusia (PUSPA-HAM)
Djabir. T. Lahukawi, Forum Swadaya Masyarakat Daerah (ForSDa)
Rais, Persatuan Rakyat Salendrang (PRS) Maros
Firman, Jaringan Kerja Bumi (Jangkar Bumi)
Bahtiar, Balai Latihan dan Pengembangan Masyarakat (BPLM)
Frandody Tarumanegara, Serikat Tani Tebo (STT)
Gondo Ramanto, Serikat Petani Batanghari (SPB)
I Putu Artana, Serikat Tani Sumberklampok (STS)

KPK Akan Dalami Korupsi di Sektor Agraria dan Perizinan


Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) akan mempelajari konflik agraria di lapangan untuk mendorong reforma agraria di Indonesia.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang usai bertemu dengan Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) dan perwakilan petani seluruh Indonesia di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/10).

Bersama perwakilan petani, anggota Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) yang mendatangi gedung meminta KPK mendalam indikasi korupsi di sektor agraria di tanah air.

Dewi Kartika sebagai juga juru bicara KNPA mengatakan, KPK secara khusus diminta mengawasi praktik pemberian izin usaha pertambangan dan perkebunan yang terindikasi korupsi. Baca lebih lanjut