Saatnya Beri Pengakuan Masyarakat Adat dan Sistem Kelola SDA Wilayah Adat yang Lestari


Selama kurun 17 bulan terakhir, Masyarakat Adat di Kabupaten Luwu Utara mampu membuktikan bahwa sistem pengelolaan sumberdaya alam, khususnya hutan yang mereka lakukan selama ini mempunyai nilai kelestarian tinggi.

Hal ini difasilitasi dengan sistem sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) yang dikembangkan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) sejak 2004. sebut saja Desa Adat Hono seluas 20.224,34 ha, Desa Adat Lodang seluas 21.096, 17 ha, dan Desa Kalotok seluas 1.975,33 ha. Sertifikasi tersebut didapatkan melalui serangkaian proses mulai dari pelatihan dan pengenalan tentang PHBML, penelusuran data lapang seperti inventarisasi keanekaragaman hayati, studi sosial, ekonomi, dan pendampingan intensif. Masyarakat juga diberikan peningkatan kapasitas melalui serangkaian pelatihan.

Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani menyerahkan langsung sertifikat PHBML kepada tiga komunitas yang telah disertifikasi oleh lembaga Mutuagung Lestari. Desa tersebut adalah Desa Hono dan Lodang di Kecamatan Seko, dan Desa Kalotok di Kecamatan Sabbang.

Dalam kesempatan itu, Bupati Indah meminta kepada masyarakat adat yang hutannya sudah di sertifikasi agar wilayah hutan di jaga dengan baik, karena banyak yang salah paham terkait hutan adat.   Sertifikasi, menurutnya, justru menjadi kepastian tentang adanya pelestarian dan pengelolaan hutan adat  yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

“Jadi ada banyak kesalapahaman di masyarakat tentang hutan adat dan sertifikasi, jangan dianggap hal ini membuat kita bisa melakukan apa saja, justru dengan adanya hal ini kita harus bisa menjaga wilayah hutan kita dari kerusakan,” ujar Indah, Rabu (31/1/2018).

Di wilayah Luwu Utara, hanya 32% hutan yang dikelola oleh masyarakat, selebihnya berada dalam kewenangan kehutanan. Namun tak bisa dipungkiri ada banyak masyarakat hidup dan mengelola lahan di wilayah hutan lindung.

Herryadi selaku Direktur Eksekutif LEI menekankan bahwa selain melakukan pengakuan sistem pengelolaan hutan di wilayah adat, pada intinya ingin dan sudah mencapai beberapa capaian terlebih dalam peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan nilai tambah komoditas potensial yang ada di wilayah adat tersebut. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah peningkatan pengolahan kopi seko dan menyiapkan sebuah rencana usaha yang berkesinambungan selain komoditas lain seperti Kakao yang menjadi primadona di Luwu Utara, Pembibitan Kakao, Madu, Damar, Beras Tarone dengan pendekatan satu desa satu komoditas. Untuk mendukung proses peningkatan ekonomi ini, dirasa perlu untuk mengakomodirnya dengan pengadaan alat – alat bantu pengolahan produk sampai pembangunan energi terbarukan melalui pembangkit listrik tenaga mikro hidro, karena di Luwu Utara tersedia sumber air dengan Daerah Aliran Sungai besar yang memadai.

Bukan hanya komoditas barang, pengembangan program penyedia jasa lingkungan juga tergambar dengan membangun desa ekowisata di Rinding Allo. Apresiasi pemerintah ditunjukkan dengan menetapkan Rinding Allo sebagai peringkat pertama di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Desa pengembangan ekowisata potensial. Jelas Program ini mampu membuka mata semua pihak mulai dari tatanan masyarakat sebagai subjek pembangunan sampai perhatian pemerintah setempat, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Memang sampai saat ini belum digali lebih lanjut mengenai penyedia jasa lingkungan yang ada di wilayah-wilayah tersebut, seperti fungsi keberadaan hutan adat sebagai penyimpan karbon untuk memperlambat pemanasan global.

Kini Program “Prakarsa Pengakuan Sistem Kelola Masyarakat Adat dalam Memenuhi Nilai Nilai Kelestarian Fungsi Produksi, Ekologi, Ekonomi dan Sosial untuk Mengelola Sumberdaya di Bentang Alam Tana Luwu” yang berfokus pada dua hal. Pertama adalah perbaikan praktik pengelolaan hutan lestari dan rendah karbon dimana pencapaian kepentingan ekomomi akan diseimbangkan dengan pemenuhan nilai ekologis. Kedua, mendorong penguatan inisiatif wirausaha untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dalam menciptakan peluang penghidupan masyarakat dengan mengembangkan unit usaha untuk industri kecil pengolahan, diharapkan mampu meningkatkan kondisi ekonomi dan menurunkan emisi gas rumah kaca ini telah sampai di periode akhir, saatnya menggulirkan bola salju untuk memperoleh manfaat lebih luas kepada semua pihak.

Program yang diinsiasi bersama 6 lembaga lain yang tergabung dalam Konsorsium Hijau Lestari bersama Perkumpulan Wallacea, Yayasan Bina Usaha Lingkungan, AMAN Tana Luwu, Lembaga Alam Tropika (LATIN), Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia (YKMI) atau Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat, dan Koperasi Produsen Aman Mandiri (KPAM).

Khusus untuk Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, beberapa respon positif diterima selama pelaksanaan program ini dengan mengintegrasikan beberapa program menjadi prioritas pemerintah. Keterlibatan pemerintah secara langsung dirasakan dan ditunjukkan bahwa wilayah-wilayah pengembangan program kemakmuran hijau ini menjadi pengembangan program prioritas melalui dinas terkait, seperti Bappeda, Dinas Perindustrian.

Keberhasilan pada tingkat masyarakat sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan bahwa apabila masyarakat memiliki kepastian hak atas lahan atau izin pengelolaan, maka masyarakat memiliki motivasi yang kuat untuk mengelola hutan dalam jangka panjang. Apabila pemenuhan hak atau pemberian izin berjalan lambat, terjadi ketidakselarasan antar bagian, dan inkonsistensi, maka yang tercipta adalah kondisi ketidakpastian tentang siapa yang berhak, berhak untuk melakukan apa, dan untuk jangka waktu berapa lama. Kondisi ini yang seringkali memunculkan konflik antar pihak termasuk masyarakat, dan memicu eksploitasi bahkan pengrusakan sumber daya hutan.

Dengan demikian, pemerintah daerah dan pusat harus lebih bergegas memberi kepercayaan kepada masyarakat menciptakan prakondisi dasar dan pendukung sebagaimana disarankan. Apabila tidak, maka negara akan kehilangan kesempatan mencapai tujuan pembangunan yang dapat dikontribusikan dari peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat melalui usaha pemanfaatan sumber daya hutan. Menggunakan agenda nasional terkait pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030, maka kontribusi dapat dianalisis untuk Tujuan 8 dan 15. Tujuan 8 adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua. Sedangkan, Tujuan 15 adalah melindungi, memulihkan dan mendukung pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem daratan termasuk hutan, serta mencegah dan memulihkan desertifikasi, degradasi lahan dan kehilangan keanekaragaman hayati.

Langsir, Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat Lestari (KPHAL) Kalotok menjelaskan tentang hutan adat beserta dengan pengelolaannya yang lestari. “Dengan adanya sertifikasi ini, kami komitmen untuk menjaga wilayah hutan kami dan berharap ada pengakuan dari pemerintah terhadap hutan kami menjadi hutan adat,” katanya.

Menurut Langsir, aturan adat yang kuat menjadi basis penting untuk mewujudkan bentuk pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari. Melalui kelembagaan adat dan penerapan pengaturan wilayah hidup mulai dari wilayah yang diperuntukkan untuk fungsi produksi sampai fungsi lindung dengan istilah beragam di beberapa wilayah adat di Luwu Utara.

Dia mengakui, pengetahuan lokal masyarakat mengelola hutan dapat dibuktikan dan dianalisis secara akademik oleh institusi perguruan tinggi untuk kemudian menerjemahkannya sebagai sistematis prinsip kelola sumberdaya hutan yang lestari.

Iklan

Pengadilan Pasang Kayu Sidangkan Petani Tidak Bersalah


siaran-pers-walhi-24-nov-2017Pengadilan Negeri Pasangkayu kembali menggelar sidang lanjutan tindak pidana pencurian tandan buah sawit oleh empat orang petani Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.

Sidang yang digelar pada tanggal 23 November 2017 ini mengagendakan pembacaan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas tuduhan tindak pidana pencurian tersebut, dalam eksepsi yang dibacakan bergantian oleh dua orang pengacara mewakili tim kuasa hukum, Ronald Siahaan, SH. MH dan Yuyun SH. Eksepsi setebal 27 halaman ini menjawab, membantah semua dakwaan yang di sampaikan oleh jaksa penuntut umum. Baca lebih lanjut

Forum Kompleks Danau Malili Siap Kawal Agenda Pengelolaan Bersama


Ir H Zainuddin menyampaikan perlunya pengelolaan Kompleks Danau Malili Perlu Terkemuka di Indonesia

Kepopuleran Kompleks Danau Malili Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari 5 danau, tiga diantaranya tergolong danau besar yaitu Danau Matano, Mahalona dan Towuti sudah dikenal di dunia internasional.  Danau-danau tersebut memiliki keunikan karena termasuk danau purba yang muncul dari proses tektonik, dan memiliki tingkat endemisitas flora-fauna yang tinggi, serta khasana sosial kultur masyarakatnya  menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kekayaan ekosistem Kompleks Danau Malili.

Hal  itu yang menarik berbagai kalangan melakukan penelitian ilmiah. Mereka datang dari berbagai daerah bahkan dari luar negeri. Berbagai perguruan tinggi. Namun belum signifikan memberi kontribusi terhadap masyarakat dan  Kabupaten Luwu Timur.

Bertumpuk sudah hasil penelitian yang membahas danau-danau ini. Akan tetapi pasca penelitian Pemeritah Luwu Timur hanya mendapatkan laporan, dan banyak juga yang tidak memberikan hasil penelitiannya. Belum lagi hasil penelitian yang tidak bisa diterapkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan warga di tiga danau. Baca lebih lanjut

KPA Persiapkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria dan Sistem Perkebunan Sawit yang Berkeadilan


Illustrassi Konflik Agraria (sumber: http://elsam.or.id)

Saat ini, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)  tengah menginisiasi dan mendorong Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) untuk mengkritisi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang dinilai tidak sejalan dengan spirit reforma agraria sejati. Pasalnya, penetapan lokasi TORA tidak berdasarkan atas inisiatif organisasi masyarakat sipil dan serikat-serikat tani yang berada di wilayah konflik agraria (bottom up). Pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Jokowi cenderung tidak mengakomodir penyelesaian konflik-konflik agraria sehingga dikhawatirkan tidak berjalan sesuai tujuan RA sejati itu sendiri, diantaranya menyelesaikan konflik, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, dan memperkuat hak petani atas tanah.

Hal itu disampaikan Ferry Widodo, Departemen Penguatan Organisasi (PO) Seknas KPA pada Konsolidasi Gerakan Reforma Agraria yang dilaksanakan Seknas KPA bersama KPA Wilayah Jambi yang dihadiri Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), OXFiAM Indonesia dan bemberapa organisasi tani jaringan KPA, Senin, (13/11) di Mayang Baru, Jambi.

Sejatinya, lanjut Ferry, Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang tengah didorong KPA merupakan solusi di tengah ketidakpastian pelaksanaan reforma agraria sejauh ini. Alasannya, LPRA merupakan lokasi-lokasi yang secara kategori telah memenuhi syarat reforma agraria, seperti sedang berkonflik, mempunyai serikat/organisasi tani, telah digarap secara penuh oleh petani secara mandiri.

”KPA telah berhasil melakukan pendataan LPRA di 409 lokasi konflik dan tersebar di 19 provinsi dengan luasan 643.616 hektar dengan melibatkan 136.804 KK. Dengan asumsi satu KK rata-rata empat orang, artinya ada setengah juta lebih petani saat ini tengah menghadapi ketidakpastian terkait hak mereka atas tanah. Angka ini pun kemungkinan akan bertambah besar. Pasalnya, masih ada sedikitnya 1.502.600 hektar potensi LPRA untuk tahap kedua,” ujar Ferry.

Pendataan LPRA merupakan praktik reforma agraria dari bawah yang coba didorong KPA, yang mana prosesnya langsung diinisiasi oleh 77 serikat tani dan organisasi masyarakat sipil anggota KPA di berbagai wilayah.

Di Jambi sendiri, untuk tahap pertama terdapat 20 lokasi LPRA dengan total luasan 11.201 hektar (red: hutan dan non-hutan). Angka tersebut menjadi alat tawar oleh KPA wilayah Jambi guna terus mendorong penyelesaian konflik di tingkat daerah.

Pada kesempatan itu pula, Ferry Widodo menyampaikan Sistem Perkebunan yang Berkeadilan sebagai prioritas kerja dari KPA.Masifnya perkembangan perkebunan skala besar utamanya sawit di Indonesia berbanding lurus dengan konflik agraria yang terus meningkat. Sebagai provinsi yang mempunyai luasan perkebunan sawit yang cukup besar, Jambi juga menjadi salah satu provinsi yang rentan terjadinya konflik agraria sebagai imbas dari cepatnya pertumbuhan perkebunan sawit tersebut. Walaupun diklaim sebagai salah satu komoditas penyumbang terbesar devisa Negara, pemerintah tidak bisa menutup mata bahwa ekspansi dan perluasan perkebunan sawit oleh korporasi-korporasi skala besar ini juga menjadi salah satu penyebab utama konflik agraria.

Kurun waktu 2016 saja, KPA mencatat telah terjadi 163 konflik di atas lahan seluas 601.680 hektar di sektor perkebunan. Sebagian besar konflik tersebut terjadi di area perkebunan sawit, utamanya yang dimiliki korporasi skala besar.

Ferry menyebutkan data dari beberapa kementerian mengenai perluasan perkebunan kelapa sawit. Data dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, setiap tahun, angka penguasaan tanah bagi perkebunan kelapa sawit terus merangkak naik. Dalam 5 tahun terakhir saja, telah bertambah 3 juta hektar luas lahan perkebunan kelapa sawit. Fakta ini menunjukkan bahwa moratorium yang diberlakukan pemerintahan Jokowi-JK belum mampu membendung libido ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Demikian juga data pemberian HGU oleh Kementrian ATR/BPN menjadi penyebab utama. Pada tahun 2013, terdapat 26.366.788 bidang tanah yang bersertifikat di Indonesia dengan luas 72.954.190 hektar. Di dalamnya terdapat 10.368 sertifikat HGU, namun luasannya mencapai 46 % atau sekitar 33.5 juta hektar dari tanah bersertifikat tersebut. Artinya HGU yang diberikan didominasi oleh perusahaan kelapa sawit skala besar.

Sementara itu, di tengah carut marut situasi di atas, DPR RI justru mendorong RUU Perkelapasawitan yang dinilai anti terhadap kesejahteraan petani, utamanya buruh tani dan petani plasma. Pasalnya, semangat yang diusung rancangan peraturan ini lebih condong kepada perlindungan industri perkebunan sawit ketimbang buruh, petani mandiri dan plasma sawit.

Situasi ini bukannya tidak direspon berbagai pihak. Pemerintah dan para korporasi pun telah membentuk sistem kerjasama antara perusahaan dengan petani dengan menawarkan skema kemitraan. Namun kemitraan yang ditawarkan tersebut belum menjawab problem ketimpangan struktur agraria yang terjadi di lapangan. Program tersebut justru semakin melegitimasi ketergantungan buruh tani dan petani plasma kepada dominasi korporasi.

Oleh karena itu, organisasi masyarakat sipil perlu menginisiasi skema yang lebih berkeadilan di sektor perkebunan. KPA sendiri telah mempersiapkan sistem pendukung bagi serikat/organisasi tani anggota yang berkonflik dengan pihak perusahaan perkebunan (swasta) dan telah dilakukan tahapan-tahapan awalnya sejak tahun 2015 dengan menerapkan 9 prinsip kemitraan berkeadilan. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi panduan dan arahan utama KPA. Model kemitraan yang hendak ditawarkan haruslah betul-betul sesuai dengan prinsip reforma agraria.

Hilirisasi peran perusahaan di sektor pengolahan hasil panen petani dan distribusi hasil menjadi nilai yang penting untuk menekankan prinsip keadilan, sebagai salah satu indikator bahwa transformasi yang diharapkan telah terbangun. Prinsip-prinsip tersebut, menjadi nilai-nilai dasar termasuk indikator untuk membangun peta jalan bagi pembangunan Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA) di sektor perkebunan, khususnya di lokasi-lokasi garapan serikat/organisasi tani anggota KPA. (*)

 

Presiden Jokowi Tetapkan 9 Hutan Adat Seluas 3.341 Hektar


Presiden Joko Widodo pada Pembukaan Konferensi Tenurial Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan Indonesia Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 25 Oktober 2017. (foto: KSP_http://www.ksp.go.id/)

Tepat tanggal 25 Oktober 2017, di Istana Negara, dihadapan ratusan komunitas dan pegiat hutan adat, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyerahkan 9 SK Penetapan Hutan Adat kepada masing-masing komunitas. Penyerahan SK Penetapan dirangkaikan dengan pembukaan Konferensi Tenurial Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan Indonesia Tahun 2017.

Kesembilan hutan adat yang diserahkan SK-nya oleh Presiden Jokowi tersebar beberapa pulau, yaitu  Jambi, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, dengan total luasan mencapai  3.341 hektare.

“Semangat reforma agraria dan perhutanan sosial adalah bagaimana lahan dan hutan yang merupakan bagian dari sumber daya alam Indonesia dapat diakses oleh rakyat dan dapat menghadirkan keadilan ekonomi dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat,” ujarnya. Baca lebih lanjut

Refleksi Tiga Tahun Reforma Agraria Pemerintahan Jokowo-JK : Kembalikan Pada Prinsip dan Tujuan Pokok Agenda Reforma Agraria Sejati *


Pernyataan Sikap 
KNPA (Komite Nasional Pembaruan Agraria)

Setelah kado pahit berupa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, pada 19 Oktober 2017 kembali pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan langkah gegabah atas nama percepatan reforma agraria dan perhutanan sosial (RA dan PS) dengan mengikat kerjasama (MoU) dengan World Wild Fund (WWF). Organisasi non-pemerintah ini ditunjuk Kemenko sebagai pelaksana manajemen proyek (Project Management Office atau PMO) program RA dan PS. Langkah ini menuai reaksi negatif dari hampir semua kalangan organisasi rakyat, pegiat RA dan pegiat PS.

Sebagaimana diketahui, pemerintahan Jokowi telah menempatkan Reforma Agraria sebagai prioritas nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Tanah seluas 9 juta hektar menjadi rencana redistribusi tanah dan legalisasi aset di bawah payung reforma agraria. Sumber tanahnya berasal dari kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan (perkebunan). Sedangkan dalam rangka memperluas wilayah kelola masyarakat di kawasan hutan, target 12,7 juta hektar hendak dialokasikan untuk dapat diberikan ijin kelolanya kepada masyarakat.

Meski dinilai sangat terlambat, ada sejumlah usaha pemerintah yang patut diapresiasi untuk “mulai” membuka dialog terkait usulan obyek RA dari bawah. Namun dalam tiga tahun ini, kepercayaan kalangan gerakan sosial semakin menurun. Pemerintah, dalam hal ini kementerian-kementerian terkait gagal memupuk kepercayaan publik atas janji politik Jokowi-JK terkait RA dan penyelesaian konflik.

Menyimpan Masalah Dalam Tiga Tahun Terakhir

Kami menilai, bahwa rencana Nawa Cita, RPJMN 2015-2019 dan RKP 2017 yang hendak menjawab persoalan agraria nasional melalui Reforma Agraria telah disimpangkan. Arah kebijakan dan langkah-langkahnya tidak diarahkan untuk betul-betul menjawab krisis agraria yang terjadi di lapangan.

1) Masalah Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)

Lokasi-lokasi yang direncanakan pemerintah dalam kerangka RA bukan merupakan lokasi yang selama ini mengalami: konflik berkepanjangan; ketimpangan struktur agraria; serta kemiskinan rakyat akibat ketiadaan kontrol dan hak atas tanah. Terdapat sejumlah masalah terkait TORA:

Pertama: Kriteria dan alokasi TORA pemerintah dibangun secara top-down dan sepihak tanpa melibatkan organisasi masyarakat sipil, sehingga tidak terdapat irisan dengan masalah-masalah pokok agraria yang dihadapi masyarakat di tingkat tapak. Lebih-lebih kriteria maupun alokasinya tidak berkesuaian dengan prinsip dan tujuan pokok reforma agraria.

Kedua: Lokasi-lokasi yang dialokasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai TORA belum lah menyasar wilayah konflik agraria dan area tumpang-tindih kewilayahan masyarakat dengan klaim kawasan kehutanan/pertambangan.

Ketiga: Penentuan TORA dengan menggunakan UU Kehutanan sebagai kiblat, menyebabkan Pulau Jawa, Lampung dan Bali “ditutup rapat” dari jalan reforma agraria. Dasar pengecualian adalah porsi tutupan hutan yang dinilai sama atau kurang dari 30%. Dengan demikian, tidak ada jalan juga untuk melakukan koreksi terhadap monopoli Perhutani atas hutan di Jawa, yang telah banyak menimbulkan konflik dan menyengsarakan petani.

Keempat: Kepentingan pembangunan perkebunan skala besar telah “bersembunyi” di dalam kriteria TORA kawasan hutan. Kelima: Wilayah perkebunan skala besar (termasuk milik BUMN/PTPN) yang selama ini bersengketa dan telah merampas tanah rakyat, perkebunan terlantar dan HGU bermasalah, tidak menjadi target reforma agraria kebijakan pemerintah

Keenam: Orientasi utama TORA masih bersifat sektoral perkebunan, kehutanan dan pedesaan. Padahal tujuan RA mesti multi sektoral. Sehingga perlu dirancang juga penyelesaian ketimpangan struktural di wilayah pertambangan, pesisir, kelautan, pulau-pulau kecil dan masalah agraria perkotaan.

Ketujuh: Masalah legalisasi asset (sertipikasi). Tiga tahun ini pemerintah lebih giat melakukan sertifikasi tanah (saja). Komunikasi politik Presiden kepada publik pun dalam kesempatan-kesempatan seremonial pembagian sertifikat terdengar sumbang. “Bagi-bagi sertipikat” tanpa adanya proses pemeriksaan dan penataan ulang struktur penguasaan tanah terlebih dahulu, termasuk minus program pendukung (penataan produksi dan pengembangan ekonomi petani) pasca sertipikasi, promosi peluang mengagunkan sertifikat ke bank seolah menunjukkan pemerintah sebenarnya sedang mengamini ketimpangan yang terjadi, mendukung proses liberalisasi dan pasar tanah, yang pada gilirannya berpotensi memiskinkan petani.

Artinya dari sisi TORA, baik hutan maupun non-hutan, mengalami penyempitan bahkan pembelokkan makna dan tujuan reforma agraria. TORA nyata-nyata jauh dari harapan rakyat!

2) Masalah Kelembagaan

Pertama: Hingga saat ini belum ada kelembagaan yang bersifat ad-hoc, otoritatif langsung dipimpin oleh Presiden dan lintas sektoral untuk mempersiapkan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan RA. Gerakan Reforma Agraria tetap mengidealkan Badan Otoritatif Reforma Agraria, disingkat BORA atau dengan nama lain.

Kedua: Setelah lama tak ada kejelasan mengenai lead-sector pelaksana RA Jokowi, berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tim Reforma Agraria, telah dibentuk sebuah tim RA yang diketuai Menko Perekonomian. Tim ini berfungsi melakukan koordinasi, pengendalian hingga pemantauan dari pelaksanaan reforma agraria. Tim ini terbagi ke dalam tiga Kelompok Kerja (Pokja) yakni Pokja I Pelepasan Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial, Pokja II Legalisasi dan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria, dan Pokja III Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Pokja I diketuai oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Pokja II diketuai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Pokja III diketuai oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Desa dan PDTT). Selain ketiga menteri tersebut, bertindak sebagai anggota Tim Reforma Agraria adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Kepala Staf Kepresidenan.

Cara bekerja Tim RA masih belum jelas dalam konteks menjalankan operasi RA secara nasional, sistematis dan otoritatif, termasuk dalam hal memeriksa masalah agraria yang hendak dijawab. Belum sinergis dan masih kental ego-sektoralnya (bekerja sendiri-sendiri). Selain itu, tidak adanya keterlibatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau pun keterwakilan kepentingan perempuan dalam komposisi kelembagaan RA, menunjukkan belum melihat Reforma Agraria sebagai agenda yang menyeluruh dalam menjawab persoalan ketimpangan, termasuk ketimpangan gender

Ketiga: Bentuk pengalihan tanggung jawab Negara (pemerintah) kepada masyarakat sipil. Terkait kesepakatan (MoU) Kemenko dengan WWF sebagai bagian dari Tim RA Kemenko, maka sebagai lembaga konservasi hutan dan satwa langka WWF tidak mempunyai pengalaman dan pemahaman dalam perkara reforma agraria. Padahal, RA adalah agenda bangsa yang telah menjadi prioritas nasional, yang membutuhkan ketepatan antara wilayah dan kelompok sosial (masyarakat) penerima manfaat, utamanya petani, masyarakat adat, nelayan dan perempuan pejuang agraria. Tanpa pemahaman substansi, prinsip-prinsip mendasar, sekaligus medan wilayah dan medan sosial-politik yang cukup mustahil lembaga ini bisa menjadi “pengatur” pelaksanaan RA pada arah dan tujuan yang tepat. Apalagi, lembaga ini merupakan lembaga internasional (asing). Bagaimana nasib petani, masyarakat adat dan masyarakat korban konflik agraria, sekaligus nasib agenda bangsa sebesar RA dapat diserahkan pada NGO internasional.

Agenda RA dalam perjalanannya di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga 1965, Orde Baru hingga masa Reformasi sarat tantangan dan hambatan, mengingat selalu dilekatkan dengan agenda komunis. Memahami tapak kesejarahan perjuangan agenda RA tersebut, kerjasama Kemenko ini telah mengecilkan tujuan-tujuan besar RA.

Meski telah keluar pernyataan Menko Perekonomian baru-baru ini, yang konon akan meninjau ulang MoU dengan WWF, patutlah dicatat bahwa keputusan gegabah MoU adalah mencerminkan ketidakpahaman pemerintah atas urusan besar bernama reforma agraria dan perhutanan sosial. Ini adalah bentuk pengalihan tanggung jawab Negara (pemerintah) kepada masyarakat sipil.

3) Masalah Regulasi

Pertama:  Hingga tahun ketiga berakhir, Perpres tentang Reforma Agraria tidak kunjung ditandatangani juga oleh Presiden. Menjadi pertanyaan besar terhadap keseriusan pemerintah yang banyak berjanji dalam banyak kesempatan akan dan sedang menjalankan RA. Ketiadaan landasan hukum operasional untuk menjalankan RA berimplikasi pada lambatnya implemengtasi, ketidakjelasan tata laksana dan lembaga pelaksana yang bertanggung jawab sekaligus memimpin proses RA. Termasuk berdampak pada tidak sesuainya obyek (TORA) dan subyek (masyarakat) dengan prinsip dan tujuan pokok RA yang genuine. Berimplikasi juga kepada belum adanya sinergi dan koordinasi efektif antar kementerian/lembaga untuk mejalankan RA, akibat ego-sektoral masih kuat melekat dalam tubuh pemerintahan, yang pada gilirannya berdampak pada mandegnya janji politik Jokowi terkait RA.

Kedua: Kebijakan RA ala pemerintah ini belum menyasar perempuan sebagai subyek, termasuk perempuan kepala keluarga. Tidak ada jaminan kesetaraan hak dalam pemilikan dan penguasaan tanah, dan dalam mendapatkan manfaat yang setara antara laki-laki dan perempuan sebagai diatur dalam UUPA, sehingga tidak akan mampu menjawab persoalan ketimpangan gender dalam struktur penguasaan agraria.

Ketiga: Lahirnya Perpres 88/2017 yang kontraproduktif dengan tujuan penyelesaian konflik di kawasan hutan. Disahkannya perpres sebenarnya cukup lama dinanti, sebagai pengganti Peraturan Bersama 4 Menteri, kembali meneguhkan klaim kawasan hutan. Di tengah janji hendak melepaskan kawasan hutan untuk RA, justru klaim kawasan hutan dan rezim ijin diperkuat, di tengah masalah ketidakjelasan tahapan penunjukkan atau pun penetapan kawasan hutan.

Alih-alih segera menerbitkan Perpres RA, justru Perpres 88/2017 keluar dan menuai banyak kekecewaan dari kalangan ornop dan akademisi/pakar agraria. Regulasi ini kembali memperkuat posisi KLHK yang sejak awal menutup ruang RA dan jalan penyelesaian konflik secara tuntas di kawasan klaim kehutanan. Kebijakan ini menjadi kontrapropuktif, bahkan bertentangan dengan semangat dan rencana realisasi reforma agraria. Aturan yang dijanjikan dapat menyelesaikan konflik agraria di kawasan (klaim) kehutanan ini, ternyata hanya ditujukan bagi area-area yang baru “ditunjuk” oleh KLHK. Peraturan baru Presiden in memastikan bahwa ranah hukumnya bukanlah di area-area yang statusnya sudah “ditetapkan” sebagai proses akhir dalam tahapan pengukuhan kawasan hutan.

Perpres ini berpotensi kuat menambah dan memperluas konflik agraria di sektor kehutanan, sekaligus menempatkan petani dan masyarakat adat di wilayah konflik menjadi kelompok yang semakin rentan. Rentan terhadap proses penyingkiran dari wilayah kehidupannya dan tanah garapannya, serta rentan ancaman kriminalisasi oleh aparat di lapangan. Pilihan resettlement (pemindahan penduduk) di wilayah hutan konservasi, merupakan kemunduran jauh komitment politik pemerintahan masa reformasi ini, di tengah berjanji menjalankan RA, mengakui dan memperkuat hak-hak rakyat serta menyelesaikan konflik.

4) Masalah Anggaran

Ketiadaan APBN yang secara khusus menjamin pelaksanaan RA secara nasional, sistematis dan menyeluruh sesuai cakupan target pencapaiannya berdampak pada tersendatnya proses perencanaan dan pelaksanaan RA yang optimal. Berdampak pula pada pola-pola pendekatan kementerian/lembaga Negara dalam konteks menjamin operasionalisasi RA melalui pembangunan kerjasama dengan pihak ketiga non-negara, sebagai jalan pintas mengatasi keterbatasan anggaran. Berdampak pula pada penyesuaian-penyesuaian model RA dengan menggunakan peluang hukum yang tersedia, yang sesungguhnya semakin menjauhkan proses apa yang dinamakan RA itu dengan tujuan awal dan prinsip-prinsip pokok RA.

5) Masih Buruknya Masalah Konflik Agraria dan Kriminalisasi Rakyat

Pertama: Merebaknya konflik dan kriminalisasi. Di tengah kebijakan RA dicanangkan pemerintah, penggusuran paksa, perampasan tanah dan kriminalisasi petani justru semakin marak terjadi. Dalam tiga tahun (2014-2016) telah terjadi sedikitnya 702 konflik agraria di atas lahan seluas 1.665.457 juta hektar dan mengorbankan 195.459 KK petani (KPA, 2015-2016). Artinya, dalam satu hari telah terjadi satu konflik agraria di tanah air. Sementara, dalam rentang waktu tersebut sedikitnya 455 petani dikriminalisasi/ditahan, 229 petani mengalami kekerasan/ditembak, dan 18 orang tewas. Angka ini jauh berbanding terbalik dengan janji dan rencana reforma agrarian dan penguatan hak-hak dasar petani.

Situasi yang hampir sama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pusat Data dan Informasi KIARA menemukan di tahun 2016 saja, setidaknya terdapat 28 titik area pesisir yang direklamasi dan 20 titik area pesisir yang ditambang dan pada akhirnya menimbulkan konflik horizontal, serta 40 kasus kriminialisasi yang dialami oleh nelayan. Masalah Kelautan sebagai konskuensi corak ekonomi baru pada akhirnya memunculkan “masalah agraria baru” di sektor kelautan dan pulau-pulau kecil. Hal ini tergambar dari arah kebijakan dan pembangunan Jokowi-JK yang masih menjadikan laut sebagai objek eksploitasi para investor ketimbang menjadikannya jalan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir di 10.666 desa di Indonesia.

Kedua: Masih dianggap parsial antara agenda reforma agraria dengan proses penyelesaian konflik agraria. Mengakibakan TORA tidak diprioritaskan di wilayah-wilayah konflik. Padahal salah satu tujuan utama RA adalah menuntaskan konflik agraria, utamanya konflik yang bersifat struktural, yang diakibatkan oleh lahirnya keputusan-keputusan pejabat publik dalam mengeluarka ijin dan hak kepada korporasi (swasta dan Negara) dan pihak lainnya yang mengekslusi masyarakat dari wilayah kehidupannya.

Ketiga: Belum adanya mekanisme penyelesaian konflik agraria secara menyeluruh. Ribuan konflik agraria dari masa lalu hingga kini di seluruh Indonesia tidak terurus dan belum menjadi bagian utama pelaksanaan RA. Hal ini berdampak pada terlanggarnya hak-hak masyarakat secara meluas.

Meluruskan dan Mempercepat

Melihat perkembangan tiga tahun ini, kami dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mendesak pemerintahan Joko Widodo untuk mendorong proses-proses yang dapat meluruskan dan mempercepat pelaksanaan reforma agraria dengan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Presiden segera meluruskan pelaksanaan reforma agraria yang sesuai dengan Sila ke-5 Pancasila, Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, UUPA 1960 dan Tap. TAP MPR No.IX Tahun 2001 tentang PA-PSDA, yakni reforma agraria yang bertujuan merombak ketimpangan struktur agraria, menyelesaikan konflik dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat.
  2. Presiden segera mengambil langkah tegas, memanggil semua kementerian dan lembaga terkait perencanaan dan implementasi RA serta penyelesaian konflik, untuk meluruskan langkah-langkah yang selama ini dijalankan, dan mempercepat proses RA yang dikehendaki masyarakat.
  3. Reforma agraria harus berlaku di seluruh wilayah Indonesia sesuai konteks lokal yang terjadi dari sisi ketimpangan struktur agraria, situasi konflik dan kondisi sosial-ekonomi masyarakatnya yang berdimensi multi sektoral. Artinya Pulau Jawa, Provinsi Lampung dan Bali pun harus menjadi bagian dari realisasi RA.
  4. Desakan banyak kalangan agar pemerintah segera membatalkan naskah kesepakatan Kemenko dengan WWF adalah cara bijak untuk mendengar aspirasi publik secara luas, sekaligus menyelamatkan RA, yang oleh Presiden disebut sebagai agenda bangsa dan harus dikerjakan dengan cepat maupun tepat oleh Negara.
  5. Mengingat waktu tidak lagi banyak, janji pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria sebagai panduan pelaksanaan dan kelembagaan pelaksana RA sangat penting segera direalisasikan. Cakupan isinya memastikan ada terobosan hukum dan politik untuk menuntaskan masalah ketimpangan dan konflik kronis di Tanah-Air di banyak sektor (kehutanan, perkebunan PTPN/swasta, pertambangan, bisnis konservasi, pesisir) menjadi prioritas pelaksanaan reforma agraria.
  6. Tim Reforma Agraria yang saat ini “terlanjur” telah dibentuk pemerintah, yang dipimpin oleh Kemenko Bidang Perekonomian bersama Tiga Pokja utamanya (Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN dan Kemendes) bersama Kantor Staf Presiden (KSP) harus lah memprioritaskan kerjanya dalam 2 (dua) tahun ke depan pada lokasi-lokasi prioritas RA yang telah diusulkan rakyat dari bawah (bottom-up process). Secara paralel, bekerja pula memastikan Perpres RA lahir dan mematangkan tahapan serta prasyarat RA yang lebih utuh ke depan. Semua proses tersebut, harus memastikan keterlibatan organisasi rakyat yang sehaluan dengan agenda reforma agraria.
  7. Upaya-upaya reforma agraria pemerintah ke depan, harus sejalan dengan penghormatan, perlindungan dan pengakuan hak-hak petani, masyarakat adat, nelayan dan perempuan di pedesaan, memastikan masyarakat terbebas dari tindakan represifitas aparat, penggusuran paksa dan ancaman kriminalisasi dalam memperjuangkan reforma agraria dan penyelesaian konflik di seluruh Tanah-Air.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat untuk menjadi perhatian semua pihak.

Jakarta, 25 Oktober 2017

Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)

Juru Bicara:
–  Dewi Kartika (081394475484)
–  Rukka Sombolinggi (08121060794)
– Puspa Dewy (085260241597)
– Rahma Mary (08122840995)
– Tigor Hutapea (081287296684)

Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA):

Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI)
Nurhidayati, Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Asfinawati, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Eko Cahyono, Direktur Eksekutif Sajogyo Institute (Sains)
Y.L. Franky, Direktur Eksekutif Yayasan PUSAKA
Deny Rahadian, Kordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
Yati Andriyani, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS)
Puspa Dewy, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan (SP)
Susan Herawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
Mardiah, Kordinator Umum Bina Desa
Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch (SW)
Agustiana, Serikat Petani Pasundan (SPP)
Mardha Tilla, Direktur Eksekutif Rimbawan Muda Indonesia (RMI)
Hari Patono, Serikat Tani Bengkulu (STaB)
Ahmad Faizi, Jaringan Kerja Tani (JAKATANI)
Asep Maulana, Serikat Tani Indramayu (STI)
Sugandi, Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB)
Kasiyanto, Forum Perjuangan Rakyat Sendi Mojokerto (FPRSM)
Nurul Huda, Serikat Petani Lumajang (SPL)
Jumain, Serikat Tani Independen (SEKTI)
Tukinan, Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB)
Sumari, Serikat Petani Konawe Selatan (STKS)
Simon Aling, Serikat Petani Minahasa (SPM)
Anwar Sadat, Serikat Petani Sriwijaya (SPS)
Harun Nuh, Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI)
Fubertus Ipur, Lembaga Pemberdayaan Pergerakan Rakyat (Elpagar)
Basri Andang, Direktur Eksekutif Perkumpulan Wallacea
Rudi Casrudi, Rukun Tani Indonesia (RTI)
Ilham Lahiyah, Serikat Petani Majalengka (SPM)
Noviar, Serikat Tani Kerakyatan Sumedang (STKS)
Willy Hanafi, LBH Bandung
Zainal Arifin, LBH Semarang
Hamzal Wahyudin, LBH Yogyakarta
Abay Haetami, Umum Pergerakan Petani Banten ( P2B)
Irwan Dani, Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara (PHMN)
M. Syaikhu Mochtar, Umum Serikat Tani Mandiri (SETAM) Cilacap
Sunarji, Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS) Sragen
Katur. S. B, Serikat Tani Amanat Penderitaan Rakyat (STAN AMPERA)
Sarkim, Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA)
Djarmaji, Forum Persaudaraan Petani Kendal (FPPK)
Wahyudi, Organisasi Petani Jawa Tengah (ORTAJA)
Abdul Azis, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sulawesi Selatan
Mustam Arif, Perkumpulan Jurnal Celebes
Nur Asiah, Solidaritas Perempuan Anging Mamiri
Adnan Buyung Azis, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM)
Abdul Karim, Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR)
Akis Nuru, Persatuan Masyarakat Uraso Luwu Utara
Kisran Makati, Pusat Studi Pembaruan Agraria & Hak Asasi Manusia (PUSPA-HAM)
Djabir. T. Lahukawi, Forum Swadaya Masyarakat Daerah (ForSDa)
Rais, Persatuan Rakyat Salendrang (PRS) Maros
Firman, Jaringan Kerja Bumi (Jangkar Bumi)
Bahtiar, Balai Latihan dan Pengembangan Masyarakat (BPLM)
Frandody Tarumanegara, Serikat Tani Tebo (STT)
Gondo Ramanto, Serikat Petani Batanghari (SPB)
I Putu Artana, Serikat Tani Sumberklampok (STS)