Perkumpulan Wallacea Terlibat Desiminasi GCF di Makassar


Perempuan dan laki-laki, organisasi masyarakat, NGO, lembaga pemerintah dan perusahaan yang beroperasi di tingkatan lokal dibanyak negara mengalami dampak langsung dari perubahan iklim setiap harinya. Padahal, mereka adalah pihak yang menerapkan dan mengelola langkah inovatif dalam menghadapi kondisi iklim yang berubah. Kontribusi mereka pada realitas lokal dan kebutuhan pengetahuan lokal justru sangat efektif dalam pembangunan emisi berkelanjutan.doc_wlc_Sing_mksr_0001

Sayangnya, pelaku lokal hanya memainkan peran yang sangat terbatas dalam keputusan terkait persoalan iklim. Boleh dikata, masyarakat lokal hampir terlewatkan pada kesempatan pengambilan keputusan terkait pembiayaan iklim. Ini sekaligus menjelaskan mengapa penyaluran tersebut mengalami kebuntuan di tingkat lokal baik yang terkait dengan penerapan strategy adaptasi dan mitigasi yang paling inovatif dan berkelanjutan pada grass root. Bersama perwakilan NDA di Indonesia, CSOs dan NGO lainnya, Perkumpulan Wallacea pun ikut terlibat dalam diskusi Green Climate Fund (GCF) yang berlangsung di Kota Makassar (17-18 September 2018).

Dalam pertemuan ini, para pihak membahas panduan memantau dan mendapatkan akses  pada konteks Indonesia. GCF sendiri adalah sebuah institusi yang dibentuk dibawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan Iklim (United Nations Frame Work Convention on Climate Change/UNFCCC) pada tahun 2011. Badan ini telah berkomitmen untuk menjadi lembaga transformasional dan mengubah paradigma terutama pada kepemilikan negara (Country Ownership) yang mengutamakan partisipasi multi pihak dan kesetaraan gender sebagai prinsip-prinsip intinya. GCF di sepakati di Cancun-Meksiko sebagai sebuah respons untuk menghadapi krisis iklim akibat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terus meningkat. Selain itu GCF adalah bentuk respons terhadap kekhawatiran akan target kenaikan panas bumi dibawah 1,5°C yang akan semakin sulit dicapai.

Dalam perjalanannya, GCF sudah mulai beroperasi sejak tahun 2015. Ini ditandai setelah GCF membangun infrastuktur manajemen internal seperti kebiajakan, mekanisme, prosedur dan sebagainya. Artinya, GCF sudah mulai memberikan akreditasi kepada lembaga-lembaga International, National, Regional dan lokal. Per September 2018 ini, tercatat sudah ada 59 lembaga terakreditasi, yang sebagian besar adalah lembaga keuangan internasional (46%) sejenis ADB, IFC dan lainnya; sementara itu lembaga nasional sebanyak 36% dan regional 19%.

Indonesia pada awalnya sangat aktif dalam proses pembangunan infrastruktur GCF. Misalnya, wakil pemerintah Indonesia pernah menjadi anggota Dewan Direktur maupun Wakil Dewan Direktur; ataupun Indonesia pernah menjadi tuan rumah pertemuan Dewan Direktur GCF pada bulan Februari 2014 di Bali. Sangat penting bahwa negara berkembang, termasuk Indonesia, dan lembaga-lembaga lokal lainnya baik lembaga publik maupun swasta, bisa mendapatkan akses langsung ke-GCF. Ini dimaksudkan agar akses tersebut tidak dimonopoli oleh lembaga-lembaga keuangan internasional seperti yang terjadi sampai saat ini. Karena itu sosialisasi informasi mengenai keberadaan GCF dan peluang aksesnya perlu didiseminasi secara meluas di Indonesia terutama kepada lembaga-lembaga lokal. sehingga kedepannya tidak saja berada pada tingkat atau skala nasional.

Berdasarkan hal diatas, pertemuan ini bermaksud mengarahkan pada dua pilihan yang tersedia dalam proses keterlibatan dengan GCF. Pertama,terlibat dalam proses pengambilan keputusan GCF baik di tingkat national maupun international. ini untuk memastikan agar bantuan GCF digunakan dengan seefektif mungkin. Keterlibatan ini penting sebagai wujud kontribusi pada proses demokrasi kebijakan dalam upaya menanggulangi masalah perubahan iklim di dan oleh negara maju maupun negara berkembang.

Kedua, CSOs-NGO dapat dan sebaiknya meraih kesempatan akses pada GCF dalam rangka mendorong partisipasi dalam hal mengusulkan, menargetkan, dan memperkuat sebuah program. Selain itu, membangun kapasitas kelompok-kelompok lokal dan masyarakat yang terkena dampak pada perubahan iklim adalah bentuk kongrit dari akses GCF. Harapannya, para multi pihak termasuk SCOs dan NGO dapat mengembangkan strategy keterlibatan yang sesuai pada konteks masing-masing.(*)

Iklan

Gugus Tugas Reforma Agraria Luwu Utara Siapkan Pemetaan Partisipatif Desa


Mengawali kerja Gugus Tugas Reforma Agraria dan Penetapan Tapal Batas Desa (GT RAPTBD) Luwu Utara mempersiapkan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa di tiga kecamatan, yaitu Malangke, Sukamaju, dan Bone-Bone.

Dalam persiapan ini,  Bappeda Luwu Utara, BRWA Sulsel, SLPP Tokalekaju dan Perkumpulan Wallacea mendiskusikan penyiapan pemetaan partisipatif 45 desa yang ada di 3 kecamatan yang diselesaikan tahap awal ini. Pemetaan di tiga kecamatan ini akan berlangsung selama delapan bulan dimulai dengan Rapat Koordinasi  GT RAPTBD.

Diskusi yang berlangsung di KantorPerkumpulan Wallacea, Sabtu (26/5/2018) ini membahas tahapan dan proses pemetaan partisipatif desa, diantaranya kesepakatan penggunaan peta dasar, pembentukan tim kerja pemetaan desa, pelatihan, pelaksanaan survey, dan penegasan batas desa.

Untuk pelaksanaan lapangan akan dibentuk Tim Pemetaan Desa (TPD) di setiap desa, kegiatan juga melibatkan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (TPPBD) Luwu Utara.

Selanjutnya, pembentukan dan perekrutan tim pendamping desa, tenaga GIS olah data spasial dan tenaga data sosial di setiap kecamatan. Kemudian setiap orang yang tergabung dalam tim pendamping yang akan dibekali tentang proses pemetaan, GIS, dan analisis data sosial.

Dalam kegiatan pemetaan ini tim tidak hanya melakukan pemetaan secara partisipatif tapi juga diharapkan ada penyelesaian konflik batas desa oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (TPPBD) Kabupaten Luwu Utara yang akan memfasilitas penyelesaian konflik batas desa.

Sementara dalam kerangka kerja Gugus Tugas RAPTBD Luwu Utara, tim kecil membahas penyusunan peta jalan reforma agraria dan penetapan batas desa di Kabupaten Luwu Utara.

Kehadiran Gugus Tugas RAPTBD Luwu Utara menjadikan kabupaten Luwu Utara sebagai pioner di Provinsi Sulawesi Selatan.

Keberadaan peta ini juga dapat menjadi dasar bagi setiap desa untuk menetapkan kebijakan RKPDES hingga perencanaan desa. Karena idealnya dalam peta ini juga memuat sejumlah wilayah yang masuk dalam area perencanaan dan mendukung upaya pengelolaan lingkungan di setiap desa.

Menurut Kabid Ekonomi Sumberdaya Alam dan Infrastruktur Bappeda Luwu Utara, Ramlan Hasan menjelaskan, pemetaan ini tidak hanya memuat tentang titik koordinat batas desa, penataan ruang desa tapi juga memuat tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat di setiap desa.

‘’Dengan adanya peta ini maka akan terlihat tingkat ekonomi, tingkat masyarakat miskin, kepemilikan lahan, luas lahan yang produktif di setiap desa yang akan menjadi dasar kebijakan perencanaan pembangunan di 45 desa atau tiga kecamatan bagi Pemda Luwu Utara. Hingga dalam satu peta desa dapat memunculkan kondisi desa secara detail,’’ katanya. (*)

 

PRESS RELEASE,- Peringati Hari Bumi dan Hari Jadi Luwu Timur Ke-15, Forum Danau dan Perkumpulan Wallacea Gelar Festival Kompleks Danau Malili 2018


Dalam rangka menyambut Hari Jadi  Luwu Ke-15 Tahun 2018 dan memperingati Hari Bumi 2018, Forum Pemerhati Kompleks Danau Malili (FPKDM) Luwu Timur  menggelar Festival Kompleks Danau Malili 2018 yang akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 29 April sampai 1 Mei 2018.  Festival ini  dimulai dengan AKSI BERSIH 3 DANAU PURBA yang dilakukan secara serentak dan bersamaan di 3 danau yaitu Danau Matano, Danau Mahalona, dan Danau Towuti.  Target peserta yang akan terlibat pada aksi bersih danau ini hanya 150 orang, hal ini untuk menggugah kepedulian masyarakat umum terhadap pentingnya 3 danau purba yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Angka ‘15’ dijadikan simbol peringatan hari jadi Kabupaten Luwu Timur  yang ke 15.

Selain aksi bersih 3 danau, sejumlah rangkaian kegiatan dalam FESTIVAL KOMPLEKS DANAU MALILI 2018 ini, yaitu: Penanaman 150 Pohon, Lomba Foto Selfie/Wefie Danau, Pameran Foto dan Coaching Foto Lingkungan/Keanekaragaman Hayati, Diskusi Produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Cicip Kopi Gratis 150 gelas, Panggung Seni Penyelamatan Danau,  dan Sarasehan Membangun Aksi Bersama Perlindungan Danau dan Keanekaragaman Hayati.

Ketua Forum Pemerhati Kompleks Danau Malili (FKDM) Kabupaten Luwu Timur, Ir. H. Zainuddin, M.Si., mengatakan tujuan dari festival ini adalah untuk meningkatkan partisipasi publik terhadap penyelamatan Daerah Tangkapan Air (DTA) Kompleks Danau Malili, Penyelamatan Danau dan Keanekaragaman Hayatinya,  melalui berbagai cara edukasi atau sifatnya penyadaran supaya  menggugah kepedulian semua pihak terhadap perlindungan ekosistem kompleks danau Malili, dan diintegrasikan kedalam peringatan Hari Bumi dan Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur Ke-15 Tahun 2018.

Pelaksanaan FESTIVAL KOMPLEKS DANAU MALILI 2018 ini, atas kerjasama Forum Pemerhati Kompleks Danau Malili (FPKDM) dan Perkumpulan Wallacea, dan didukung oleh Forum Komunikasi kehutanan Masyarakat (FKKM), Burung Indonesia, Critical Ecosistem Partnership Fund (CEPF), Pemkab Luwu Timur, dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sulawesi Selatan.

Peserta yang akan ikut berpartisipasi, mulai dari forum desa dan pemdes di sekitar 3 danau, sekolah, instansi terkait baik kabupaten sampai pusat, kelompok usaha kecil, kelompok seni, kelompok fotografi, kelompok pencinta alam, perguruan tinggi, pemerhati lingkungan di lokal hingga nasional, dan media.

Sementara itu,  Efendy Abdulrahman Wahid dari Perkumpulan Wallacea menyampaikan, perlunya melakukan edukasi kepada publik terhadap potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki Bumi Batara Guru ini karena menjadi habitat berbagai jenis tumbuhan(flora) dan hewan(fauna)  baik di darat maupun di  3 danau besar  yang masuk dalam Kompleks  Danau Malili.  Sehingga memposisikan Kabupaten Luwu Timur menjadi daerah yang sangat diperhitungkan dunia international dan menjadi penentu dalam hal perlindungan keanekaragaman hayati di Kawasan Wallacea[1] atau yang dikenal Garis Bioregion Wallacea.  Danau-danau di Kompleks Danau Malili memiliki keunikan tersendiri, yaitu yang terdiri dari 3 danau besar dan 2 danau kecil yang saling berhubungan yang termasuk danau purba di Indonesia.  Belum lagi, betapa besar kontribusi air dari 3 danau dalam menopang kehidupan masyarakat di Luwu Timur, termasuk menyuplai sumber pembangkit listrik bagi PT Vale.

Dari Profil Kawasan Wallacea yang disusun Burung Indonesia (2014), menjelaskan betapa banyaknya  hasil penelitian yang sudah terpublikasi tentang tingginya keanekaragaman jenis di ekosistem Kompleks Danau Malili ini, misalnya: Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) Wallacea menyebutkan terdapat 69 jenis penting (baik tumbuhan,  hewan, maupun biota perairan),  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2014 menemukan 29 jenis ikan (19 jenis diantaranya termasuk endemik yang tidak ditemukan di tempat lain di belahan bumi manapun kecuali di Kompleks Danau Malili),  International Union for Concervtion of Nature (IUCN) pada 2003 sudah mendata 13 sampai 15 jenis udang air tawar yang endemik, bahkan masih banyak jenis yang belum diketahui namanya.  Khusus di  Danau Matano, sudah ditemukan 7 jenis tanaman endemik, 12  molusca (keong) endemik,   dan  17 jenis ikan endemik, seperti termasuk buttini.  

 Namun di balik itu, tingkat ancaman keanekargaman hayati dan ekosistem Kompleks Danau Malili ini sangat tinggi, baik di Daerah Tangkapan Air (DTA) dan badan danaunya yang akan mengancam kepunahan jenis/spesies seiring dengan berjalannya proses kerusakan ekosistemnya. Bahkan beberapa jenis  sudah masuk jenis (spesies) DAFTAR MERAH  IUCN (2010) dalam kondisi kritis  dan terancam punah, sehingga  ditetapkan sebagai Key Biodiversity Area (KBA) di kawasan Bioregion WALLACEA oleh beberapa lembaga International.

Menurut Zainuddin, mengingat tanggungjawab menjaga Kompleks Danau Malili ini bukanlah tugas kecil, dan harus menjadi tanggungjawab bersama daan melibatkan banyak pihak. Meskipun aksinya dimulai dari tindakan kecil seperti aksi individu masyarakat dan aksi dari pemerintahan terkecil seperti desa.

‘’Perlunya aksi bersama ini yang melatarbelakangi lahirnya forum danau di kabupaten akan menjadi wadah bersama yang keanggotaannya berasal dari desa-desa di sekitar Kompleks Danau Malili, serta pihak yang berkepentingan terutama pengambil kebijakan.  Kesemuanya perlu aksi bersama terhadap perlindungan ekosistem Kompleks Danau Malili,’’ kata Zainuddin.

NARAHUBUNG:

  1. H. Zainuddin, M.Si. /08114614241 (Forum Pemerhati Kompleks Danau Malili-FPKDM)
  2. Efendi Abdul Rahman Wahid/ 082345411181(Perkumpulan Wallacea)
  3. Andi Faisal Alwi /08111975835 (Burung Indonesia)

[1] Kawasan Wallacea yang membentang di jantung Nusantara dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Wilayah yang mencakup kawasan Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara ini sebagai zona transisi yang terkurung oleh laut dalam, terpisah dari Asia ataupun Australia. Beberapa di antaranya bahkan endemis satu atau sekelompok pulau saja. Meskipun demikian, kawasan ini juga menjadi rumah bagi 560 jenis terancam punah, atau sekitar separuh jenis terancam punah yang tercatat di Indonesia.

Kantor Staf Presiden Harapkan Luwu Utara Jadi Kabupaten Pioner Reforma Agraria


Dalam lawatannya di Kabupaten Luwu Utara,  Tim Kantor Staf  Presiden (KSP) diterima  Bupati Indah Putri Indriani di Rumah Jabatan (Rujab) dan peninjauan lapangan di Kampung Liku Dengen Desa Uraso, Kamis (29/3/2018). Kedatangan Tim KSP itu untuk mendorong pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria di Luwu Utara.

Tenaga Ahli Utama KSP Usep Setiawan menjelaskan Reforma Agraria adalah salah satu program prioritas dari sembilan Nawaicita Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dituangkan dalam RPJMD 2015-2019.

Untuk melaksanakan hal ini maka setiap daerah harus membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang nantinya akan membentuk road map dari gugus tugas, melakukan identifikasi objek reforma agraria, hingga legalisasi dan redistribusi. Gugus tugas ini nantinya tidak hanya diisi oleh pemerintah tapi juga pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses reforma agraria, seperti NGO dan kelompok masyarakat.

”Pembentukan gugus kerja ini, diharapkan dapat membantu terlaksananya percepatan reforma agraria di Luwu Utara dan sejumlah daerah sudah membentuk dan mulai melaksanakan proses,” ujar Setiawan.

Bupati Luwu Utara Indah Putri dalam kesempatan itu potensi agraria di wilayahnya dengan luas 7.502,58 km persegi hanya sekitar 32 persen yang dikelola pemerintah selebihnya berada dalam wewenang kehutanan.

Namun hal itu hanya ada di atas kertas, kenyataannya hapir disemua wilayah itu terdapat penduduk atau pemukiman yang ada sejak dulu dan turun temurun berdiam diwilayah yang hari ini beratatus hutan lindung.

Lebih lanjut Indah menjelaskan upaya Reforma Agraria melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) telah berjalan. Terdapat lebih 11.000 ha yang terbagi di 11 kecanatan, 45 desa yang mengajukan TORA untuk pelepasan wilayah dari status kawasan hutan lindung. Hingga hari ini telah ada 12 desa yang melengkapai dokumen untuk pengajuan TORA.

Terkait Gugus Tugas Reforma Agraria Indah menjelaskan sudah dipersiapkan  SK Kelompok Kerja (POKJA) yang telah diterbitkan untuk membantu pengajuan TORA di 45 desa dan percepatan Reforma Agraria di Luwu Utara. Pembentukan POKJA ini telah melakukan sosialisasi tentang Permendagri No 45 Tahun 2016: Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang difislitasi oleh Perkumpulan Wallacea. SK Pokja yang kemarin difasilitasi Perkumpulan Wallacea, untuk masukan dan saran dari KSP secepatnya akan diterbitkan SK Gugus Tugas Reforma Agraria.

Usep Setiawan juga berharap Luwu Utara bisa menjadi kabupaten pioner dalam Reforma Agraria di Sulawesi Selatan, hingga menjadi percontohan bagi daerah lain. Ia menambahkan proses-proses pemetaan partisipatif dan penataan ruang yang telah dilakukan Perkumpulan Wallacea di sejumlah desa di Luwu Utara juga menjadi bagian dalam reforma agraria.

Pada kesempatan tersebut Usep Setiawan dan Syska Naomi Hutagalung dari KSP menyerahkan buku panduan reforma agraria. Untuk selanjutnya, KSP, Perkumpulan Wallacea, masyarakat dan Penda Luwu Utara akan terus berkomuniaksi tentang proses percepatan reforma agraria di Luwu Utara. “Kita berharap usaha dan komunikasi kita akan terus berlanjut untuk reforma agraria di Luwu Utara,” tutupnya.

Sekitar sejam Tim KSP berbincang dengan Bupati Luwu Utara didampingi Sekda H Mahfud, Kabid  Ekonomi Bappeda Ramlan Husein, dan hadir pula perwakilan dari Kantor ATR/BPN Luwu Utara yaitu Suwardi dan Gunawan.

Setelah diterima Bupati Luwu Utara, Tim KSP ditemani perwakilan dari Kantor ATR/BPN Luwu Utara. melanjutkan kunjungan ke Kampung Liku Dengen Desa Uraso sebagai salah satu lokasi yang sudah mengajukan TORA dengan skema di luar kawasan. (*)

 

Penolakan Rencana Pembangunan PLTA Seko Power Prima Bukan Basa-Basi


Sikap masyarakat Seko Tengah sejak dulu sangat jelas, tegas, menolak rencana pembangunan PLTA di Wilayah adat mereka. Penolakannya terhadap rencana pembangunan PLTA oleh PT. Seko Power Prima ini bukan basa-basi. Ia adalah satu tekat yang bulat, yang berangkat dari kesadaran dan keputusan bersama.

Baca lebih lanjut

Tujuh Rekomendasi Percepatan Perhutanan Sosial dan TORA


Agenda Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) masih menjadi program prioritas pembangunan nasional dalam menyelesaikan ketimpangan kesejahteraan petani miskin dan masyarakat adat, konflik, serta krisis ekologi. Dalam pencapaiannya, melalui Kementrian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memasang target 9 juta hektar untuk Reforma Agraria, dan 12,7 juta hektar untuk Perhutanan Sosial yang akan dicapai selama 5 tahun sesuai RPJMN 2015-2019. Namu pada proses berjalan, hingga tahun 2017 target tersebut diturunkan menjadi 5 juta hektar sebagai target realistis yang bisa dicapai. Asumsinya dengan pencapaian 1 juta hektar setiap tahun, sehingga selama 5 tahun alokasinya bisa mencapai 5 juta. Hal sama juga terjadi pada target pencapaian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang masih jauh dari harapan.

Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemerintah memasang target luasan mencapai 12,7 juta hektar melalui skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan(HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Hutan Kemitraan (HK). Namun dalam prosesnya hingga tahun 2017 target tersebut diturunkan menjadi 5 juta hektar dengan pembagian waktu 1 juta hektar pertahunnya.

Ahmad Surambo dari Sawit Watch yang tampil sebagai narasumber pada Konsolidasi dan Workshop Percepatan Perhutanan Sosial, Hutan Adat dan TORA yang dilaksanakan di Masamba Kabupaten Luwu Utara, 1-3 Februari 2018 lalu, menjelaskan keterkaitan progres target dengan upaya pemerintah selama ini belum menyelesaikan berbagai konflik antara masyarakat dengan kawasan Hutan Lindung (HL), hutan konservasi, dan HGU.

Menurutnya, apa yang dilakukan selama ini oleh pemerintah melalui TORA dan Perhutanan Sosial bukan hanya sebatas sertifikasi belum pada penyelesaian konflik, belum lagi bagaimana mempercepat proses sejumlah pengajuan Hutan Adat sebagai Hutan Hak yang juga harus diselesaikan segera sebagai impelementasi MK 35 Tahun 2012. “Apa yang kita lihat selama ini pemerintah hanya melakukan sertifikasi bukan penyelesaian konflik-konflik dalam kawasan hutan dan HGU dengan masyarakat.”

Lanjut Ahmad Surambo menjelaskan ada sejumlah skema TORA yang sampai hari ini belum jelas berapa luasannya yang akan direalisasikan pemerintah. Diantaranya Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), Program pemerintah untuk pencadangan percetakan sawah baru, pemukiman transmigrasi beserta fasos dan fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip, pemukiman fasos dan fasum, lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat, pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat.

“Kita tak pernah tahu berapa banyak luasan dari skema TORA yang diprogram pemerintah untuk diberikan pada masyarakat melalui skema TORA” kata Ahmad Surambo menyebut penurunan target perhutanan sosial dari 12 juta hektar menyusut menjadi 5 juta hektar, sedangkan TORA sendiri belum jelas berapa luasan yang ditargetkan pemerintah.

Dalam Konsolidasi dan Workshop Perhutanan Sosial, Hutan Adat, dan TORA yang berlangsung selama tiga hari yang difasilitasi oleh Perkumpulan Wallacea, Sawit Watch, FKKM, LEI, serta HUMA dihadiri oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, KPH se-Luwu Raya, sejumlah komunitas adat/komunitas lokal se Luwu Raya, dan NGO melahirkan tujuh rekomendasi.

Adapun tujuh rekomendasi yang dihasilkan, yaitu:

  1. Bekerja bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian Desa dan PDTT, Pokja PPS Nasional, Sekretariat RAPS, dan para pihak melakukan sosialisasi dan assessment ke desa-desa yang berada di areal PIAPS dan atau berada di kawasan hutan dalam rangka identifikasi potensi desa hutan dan skema perhutanan sosial yang tepat untuk desa tersebut.
  2. Menyelenggarakan Coaching Clinic di tingkat kabupaten, KPH, atau provinsi untuk dan melatih dan membantu desa-desa hasil assessment pada point (1) menyusun dokumen usulan perhutanan sosial.
  3. Kegiatan verifikasi yang diselenggarakan oleh Balai PSKL bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, KPH dan Pokja PPS setempat. Sementara kegiatan verifikasi yang dilaksanakan oleh Direktorat PKPS bekerjasama dengan Pokja PPS Nasional, Sekretariat RAPS dan para pihak.
  4. Kegiatan drafting SK perhutanan sosial dilaksanakan oleh Direktorat PKPS, Bagian Hukum PSKL bekerjasama dengan Pokja PPS Nasional dan Sekretariat RAPS ( Pokja PPS Nasional dan Sekretariat RAPS perlu membentuk Tim Legal Drafting).
  5. Kegiatan pembuatan peta sebagai lampiran SK dilaksanakan oleh Direktorat PKPS berkerjasama dengan dengan Pokja PPS Nasional dan Sekretariat RAPS ( Pokja PPS Nasional dan Sekretariat RAPS perlu membentuk Tim GIS).
  6. Perlu dilakukan pertemuan secara ruguler antara Direktorat PKPS dengan Pokja PPS Nasional dan Sekretariat RAPS untuk memantau perkembangan proses legalitas perhutanan sosial dan mendiskusikan kerjasama dan dukungan yang diperlukan untuk percepatan.
  7. Penguatan dan pendampingan KPH dan Pokja PPS tingkat provinsi dalam rangka fasilitasi perhutanan sosial pasca legalitas.

Sementara itu Perkumpulan Wallacea yang selama ini mendampingi beberapa komunitas masyarakat yang bersentuhan langsung dengan wilayah lindung dan konservasi sekaligus sebagai fasilitator dalam workshop, berharap adanya rekomendasi dapat melahirkan dukungan dan komitmen bersama baik ditingkat pemerintah dan masyarakat, NGO serta komunitas untuk berkerjasama dan komitmen mempercepat perhutanan social di Luwu Raya.

“Kita sudah melakukan sharing informasi dan konsolidasi data dengan pihak-pihak yang hadir dalam workshop ini, harapannya ada komitmen bersama antara NGO, komunitas dan pemerintah untuk bekerjasama mempercepat proses perhutanan sosial, pengakuan wilayah adat dan TORA di wilayah Luwu Raya, ” pungkas Direktur Perkumpulan Wallacea Basri Andang.

Narasumber yang juga hadir membahas percepatan Perhutanan Sosial dan TORA di Luwu Raya tersebut, yaitu Kepala Bappeda Luwu Utara Ir Rusdi Rasyid, Direktur Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Heriyadi, dan Ketua BPH AMAN Sulsel Sardi Razak.

Selain ketujuh rekomendasi tersebut, para pihak telah mengkonsolidasikan data lokasi, kondisi, dan kesenjangan PS dan TORA dserta langkah yang akan dilakukan dalam setahun dan kedepannya. Rumusan tersebut terbagi dalam tiga kelompok, yaitu Perhutanan Sosial,Hutan Adat, dan TORA yang ada di Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur.

Andri Santoso Sekjen FKKM sebagai fasilitator menyampaikan, hasil dari pertemuan di Masamba ini akan membantu proses Perhutanan Sosial dan TORA di Sulawesi Selatan.  ”Capaian hari ini akan berkontribusi terhadap  pembahasan kondisi Perhutanan Sosial di level propinsi,” katanya. (acep)