KPA Persiapkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria dan Sistem Perkebunan Sawit yang Berkeadilan


Illustrassi Konflik Agraria (sumber: http://elsam.or.id)

Saat ini, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)  tengah menginisiasi dan mendorong Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) untuk mengkritisi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang dinilai tidak sejalan dengan spirit reforma agraria sejati. Pasalnya, penetapan lokasi TORA tidak berdasarkan atas inisiatif organisasi masyarakat sipil dan serikat-serikat tani yang berada di wilayah konflik agraria (bottom up). Pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Jokowi cenderung tidak mengakomodir penyelesaian konflik-konflik agraria sehingga dikhawatirkan tidak berjalan sesuai tujuan RA sejati itu sendiri, diantaranya menyelesaikan konflik, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, dan memperkuat hak petani atas tanah.

Hal itu disampaikan Ferry Widodo, Departemen Penguatan Organisasi (PO) Seknas KPA pada Konsolidasi Gerakan Reforma Agraria yang dilaksanakan Seknas KPA bersama KPA Wilayah Jambi yang dihadiri Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), OXFiAM Indonesia dan bemberapa organisasi tani jaringan KPA, Senin, (13/11) di Mayang Baru, Jambi.

Sejatinya, lanjut Ferry, Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang tengah didorong KPA merupakan solusi di tengah ketidakpastian pelaksanaan reforma agraria sejauh ini. Alasannya, LPRA merupakan lokasi-lokasi yang secara kategori telah memenuhi syarat reforma agraria, seperti sedang berkonflik, mempunyai serikat/organisasi tani, telah digarap secara penuh oleh petani secara mandiri.

”KPA telah berhasil melakukan pendataan LPRA di 409 lokasi konflik dan tersebar di 19 provinsi dengan luasan 643.616 hektar dengan melibatkan 136.804 KK. Dengan asumsi satu KK rata-rata empat orang, artinya ada setengah juta lebih petani saat ini tengah menghadapi ketidakpastian terkait hak mereka atas tanah. Angka ini pun kemungkinan akan bertambah besar. Pasalnya, masih ada sedikitnya 1.502.600 hektar potensi LPRA untuk tahap kedua,” ujar Ferry.

Pendataan LPRA merupakan praktik reforma agraria dari bawah yang coba didorong KPA, yang mana prosesnya langsung diinisiasi oleh 77 serikat tani dan organisasi masyarakat sipil anggota KPA di berbagai wilayah.

Di Jambi sendiri, untuk tahap pertama terdapat 20 lokasi LPRA dengan total luasan 11.201 hektar (red: hutan dan non-hutan). Angka tersebut menjadi alat tawar oleh KPA wilayah Jambi guna terus mendorong penyelesaian konflik di tingkat daerah.

Pada kesempatan itu pula, Ferry Widodo menyampaikan Sistem Perkebunan yang Berkeadilan sebagai prioritas kerja dari KPA.Masifnya perkembangan perkebunan skala besar utamanya sawit di Indonesia berbanding lurus dengan konflik agraria yang terus meningkat. Sebagai provinsi yang mempunyai luasan perkebunan sawit yang cukup besar, Jambi juga menjadi salah satu provinsi yang rentan terjadinya konflik agraria sebagai imbas dari cepatnya pertumbuhan perkebunan sawit tersebut. Walaupun diklaim sebagai salah satu komoditas penyumbang terbesar devisa Negara, pemerintah tidak bisa menutup mata bahwa ekspansi dan perluasan perkebunan sawit oleh korporasi-korporasi skala besar ini juga menjadi salah satu penyebab utama konflik agraria.

Kurun waktu 2016 saja, KPA mencatat telah terjadi 163 konflik di atas lahan seluas 601.680 hektar di sektor perkebunan. Sebagian besar konflik tersebut terjadi di area perkebunan sawit, utamanya yang dimiliki korporasi skala besar.

Ferry menyebutkan data dari beberapa kementerian mengenai perluasan perkebunan kelapa sawit. Data dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, setiap tahun, angka penguasaan tanah bagi perkebunan kelapa sawit terus merangkak naik. Dalam 5 tahun terakhir saja, telah bertambah 3 juta hektar luas lahan perkebunan kelapa sawit. Fakta ini menunjukkan bahwa moratorium yang diberlakukan pemerintahan Jokowi-JK belum mampu membendung libido ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Demikian juga data pemberian HGU oleh Kementrian ATR/BPN menjadi penyebab utama. Pada tahun 2013, terdapat 26.366.788 bidang tanah yang bersertifikat di Indonesia dengan luas 72.954.190 hektar. Di dalamnya terdapat 10.368 sertifikat HGU, namun luasannya mencapai 46 % atau sekitar 33.5 juta hektar dari tanah bersertifikat tersebut. Artinya HGU yang diberikan didominasi oleh perusahaan kelapa sawit skala besar.

Sementara itu, di tengah carut marut situasi di atas, DPR RI justru mendorong RUU Perkelapasawitan yang dinilai anti terhadap kesejahteraan petani, utamanya buruh tani dan petani plasma. Pasalnya, semangat yang diusung rancangan peraturan ini lebih condong kepada perlindungan industri perkebunan sawit ketimbang buruh, petani mandiri dan plasma sawit.

Situasi ini bukannya tidak direspon berbagai pihak. Pemerintah dan para korporasi pun telah membentuk sistem kerjasama antara perusahaan dengan petani dengan menawarkan skema kemitraan. Namun kemitraan yang ditawarkan tersebut belum menjawab problem ketimpangan struktur agraria yang terjadi di lapangan. Program tersebut justru semakin melegitimasi ketergantungan buruh tani dan petani plasma kepada dominasi korporasi.

Oleh karena itu, organisasi masyarakat sipil perlu menginisiasi skema yang lebih berkeadilan di sektor perkebunan. KPA sendiri telah mempersiapkan sistem pendukung bagi serikat/organisasi tani anggota yang berkonflik dengan pihak perusahaan perkebunan (swasta) dan telah dilakukan tahapan-tahapan awalnya sejak tahun 2015 dengan menerapkan 9 prinsip kemitraan berkeadilan. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi panduan dan arahan utama KPA. Model kemitraan yang hendak ditawarkan haruslah betul-betul sesuai dengan prinsip reforma agraria.

Hilirisasi peran perusahaan di sektor pengolahan hasil panen petani dan distribusi hasil menjadi nilai yang penting untuk menekankan prinsip keadilan, sebagai salah satu indikator bahwa transformasi yang diharapkan telah terbangun. Prinsip-prinsip tersebut, menjadi nilai-nilai dasar termasuk indikator untuk membangun peta jalan bagi pembangunan Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA) di sektor perkebunan, khususnya di lokasi-lokasi garapan serikat/organisasi tani anggota KPA. (*)

 

Iklan

Negara Harus Melindungi Pembela HAM


Narasumber Dialog Tanggungjaawab Negara dan Perlindungan Terhadap Pembela HAM

Deklarasi tentang Perlindungan Pembela HAM/Human Right Defender (HRD) belum banyak diketahuinya oleh pemerintah daerah, penegak hukum dan masyarakat. Hal ini mendorong Perkumpulan Wallacea, Yayasan Perlindungan Insani dan HuMa bekerjasama dengan BEM IAIN Palopo menggelar Dialog Regional dengan tema “Tanggungjawab Negara dan Perlindungan Terhadap Pembela HAM” di Aula Serbaguna IAIN Palopo, Sabtu (30/9/2017).

Di Indonesia, kasus yang menimpa para pembela HAM cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Laporan Komnas HAM sepanjang 2012-2015, mencatat sekitar 11 kasus yang menimpa para pembela HAM, 2016 terjadi kriminalisasi terhadap 134 petani dan pegiat pembelanya di Indonesia.

“Dengan tren yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, kami dari pelaksana melakukan kegiatan ini” kata Basri Andang Direktur Perkumpulan Wallacea. Diharapkan dalam dialog ini, ada komitmen bersama para pimpinan daerah dan penegak hukum yang ada di wilayah Luwu Raya terhadap perlindungan pembela HAM.

Dalam sambutannya, Rektor IAIN Palopo Dr. Abdul Pirol, M.Ag, menyampaikan, terima kasih kepada Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Ibu Lili Pintauli dan narasumber lainnya yang bersedia datang di IAIN Palopo yang akan banyak membahas masalah perlindungan bagi pembela HAM bagi berbagai kalangan yang hadir dan terkhusus buat mahasiswa. Kehadiran narasumber yang mewakili berbagai institusi termasuk dari Jakarta menjadi perhormatan tersendiri buat IAIN Palopo.

‘’Dengan perubahan status dari STAIN menjadi IAIN terbuka kerjasama dengan pihak luar dalam membangun bangsa ini dan kemajuan IAN sebagai perguruan tinggi yang terdepan di Luwu Raya. Kami berharap ada kerjasama lebih lanjut setalah kegiatan ini termasuk masalah HAM dalam perspektif 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI,’’ ujarnya saat membuka dialog.

Direktur Yayasan Perlindungan Insani, Damairia Pakpaphan, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa pembela HAM seringkali mendapat pengancaman, penculikan dan penggeledahan padahal mereka melakukan pembelaan pada . “Sudah ada undang undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM, namun kebijakan soal perlindungan pembela HAM belum eksplisit, padahal pembela HAM itu rawan mendapat ancaman, penculikan dan kekerasan,” ujarnya.

Dia menambahkan, dalam banyak kasus yang dialami pembela HAM, hanya pelaksananya yang bisa diketahui, sementara dalangnya tidak bisa diketahui. Kasus Munir misalnya sampai hari ini belum diketahui siapa dalangnya.
Liliani Pintauli Komisioner LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) sebagai pembicara mengatakan LPSK sebagai lembaga perlindungan saksi dan korban memilki peran dalam melindungi saksi dan korban termasuk dalam kasus HAM. Banyak kasus yang terjadi di lapangan tapi tidak ditangani LPSK karena tidak ada laporan.

”Kami melindungi korban dalam beragam kasus, tetapi harus ada permintaan dari saksi ataupun korban, bisa dari individu, ataupun permintaan dari institusi. meskipun memang Lembaga kami belum di ketahui masyarakat secara luas,” tegas komisioner LPSK ini.

Lebih lanjut Lili menyampaikan, selain perlindungan saksi dan korban dalam kasus hukum, LPSK juga menangani penyembuhan pisikologi, bantuan biaya medis. penyembuhan medis, akses terhadap pendidikan, dan pemulihan ekonomi korban dapat diberikan oleh LPSK dengan menggunakan anggaran negara.

Menurut Kapolres Palopo AKBP Taswin, SIK.,MH, institusi Polri menjadi salah satu institusi yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap pembela HAM, terutama dalam penanganan di lapangan. Sudah ada Peraturan Kapolri yang membahas soal perlindungan pembela HAM. Namun disadari, kapasitas sumber daya manusia personil memang masih kurang dan perlu peningkatan. Sesuai pengalamannya menanangani kasus di Papua, dia banyak melakukan pendekatan damai dan berhasil. ‘’Jadi sangat perlu pelatihan bagi staf kami untuk memahami perlindungan pembela HAM ini. Perlu ada perubahan mindset buat staf kami yang ada di lapangan. Saya setuju jika kedepan ada peningkatan kapasitas bagi institusi kepolisian untuk penanganan HAM,’’ tegasnya.

Narasumber lain yang hadir pada dialog ini, Ketua Pengadilan Negeri Malili Khaerul, SH.,MH., dan Kabag Hukum dan HAM Pemda Luwu Utara Sofian Hamid, SH.

Ketua Pengadilan Negeri Malili, Khaerul, SH., MH., juga menyampaikan pentingnya memberikan perlindungan bagi pembela HAM. Di wilayah kerjanya, dia menghadapi banyak kasus sengketa tanah terutama kawasan hutan dan lahan perkebunan dengan masyarakat, bahkan pernah heboh kasus kolor ijo sampai-sampai dirinya digelari hakim kolor ijo. ‘’Dari beberapa kasus itu membutuhkan peran LPSK terutama dalam pemulihan psikologis pasca putusan. Sementara pembela HAM juga perlu memperhatikan legal standing karena akan dilihat kesesuaian apa yang dilakukan dengan apa yang tertuang dalam aturan organisasinya,’’ katanya.

Khudri Arsyad yang juga Ketua Ombudsman Makassar, menyimpulkan negara perlu melindungi pekerja HAM. Dia mencatat tiga kewajiban negara terhadap pembela HAM, yaitu negara memiliki kewajiban untuk menghormati (to respect), memenuhi (to fulfill) dan melindungi (to protect) bagi setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya.

Mantan Koordinator FIK ini menambahkan, perlu adanya sinergitas antara penegak hukum, lembaga pembela HAM dan partisipasi masyarakat dalam menangani masalah HAM yang saat ini terjadi hampir di semua level masyarakat sehingga dibutuhkan pendidikan paralegal bagi para pembela HAM. Selain itu perlu dibentuk sebuah forum multipihak yang bisa melakukan kerjsama, bahkan jika perlu LPSK perlu sosialisasi dan ada di tingkat daerah.

Warga To Jambu Panen Perdana Bawang Merah


Laporan Hajar Alfarisy

(IMG_5288.JPGWALLACEA-Battang Barat),  Rabu (3/1/2016) Masyarakat To Jambu Battang Barat lakukan panen perdana bawang merah. Panen  tersebut dihadiri Camat Wara Barat, Lurah Battang Barat dan tokoh masyarakat.

Sekitar seperempat hektar lahan di wilayah Rw 2 Battang Barat  yang ditanami bawang merah sejak 2 bulan lalu kini dipanen.  “Ini baru 5 orang yang mengelola lahan mereka secara produktif, namun memberikan kita harapan bahwa potensi tanaman bawang merah bagus di wilayah kita,” ungkap Rais tokoh pemuda Battang Barat. Baca lebih lanjut

Pertanian Organik, Suatu Model Perjuangan Petani


imagesLaporan: Hajar Alfarisy

Selama ini gerakan perjuangan petani selalu membicarakan konflik agraria terkait hak wilayah kelola yang juga berhubungan dengan kasus hukum. Pertanian organik menjadi suatu model untuk sampai pada tahap pemenuhan peningkatan ekonomi petani namun jarang dibicarakan secara serius.  Hal ini disampaikan oleh Armin Salassa pendiri Komunitas Swabina Petani Salassae (KSPS)  Kabupaten Bulukumba pada Temu Kader Pendamping Hukum Rakyat dan Konsolidasi Petani Se Sulawesi Selatan, di Liku Dengen Uraso , Kabupaten Luwu Utara (26/03/12). Baca lebih lanjut

Peringati Hari Sumpah Pemuda, Warga Battang Barat Gelar Diskusi Kampung dan Pembersihan Sungai


_MG_0203Laporan : Hajar Alfarisy

Selama dua hari, 27-28 Oktober 2014, Warga Kampung To Jambu atau Kelurahan Battang Barat, Kota Palopo melakukan diskusi kampung sekaligus pembersihan sungai di wilayah mereka, agenda ini merupakan inisiatif masyarakat bersama dengan Perkumpulan Wallacea Kota Palopo dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kegiatan ini juga melibatkan beberapa organisasi kemahasiwaan, diantaranya Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) STAIN Palopo, MAPALA STIEM, MAPALA Universitas Cokroaminoto (UNCP) serta Pengurus BEM STAIN Palopo. Hadir dalam kegiatan tersebut sekitar 50 peserta.

Diskusi kampung dilaksanakan pada malam hari dan dipusatkan di depan Kantor Lurah Battang Barat dengan mendirikan tenda/kemah bersama. Pemutaran Film Dokumenter mengenai Kearifan Lokal Masyarakat Komunitas To Jambu menjadi pembuka dalam kegiatan tersebut. Dalam diskusi, warga mengungkapkan bahwa konflik klaim dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menjadikan masyarakat Battang Barat tidak sepenuhnya mendapat pelayanan dari pemerintah Kota Palopo, mereka merasa hidup dalam keadaan tidak nyaman, padahal jauh sebelum BKSDA masuk mereka sudah lama bermukim di Wilayah To Jambu.

Salah seorang warga mengungkapkan, pernah di sini ada perencanaan pembangunan Puskeskel (Pusat Kesehatan Kelurahan ) namun tidak mebdapat dukungan dari pemerintah Kota karena lokasinya masuk dalam kawasan BKSDA, padahal jarak kampung kami jauh dengan Kota Palopo lebih dari 20 KM. Kami menyampaikan ini kepada semua yang hadir bahwa di Kota Palopo ini ada daerah yang mengalami kejadian seperti ini.

“Kami ingin agar kearifan lokal dalam pengelolaan kampung diketahui oleh pihak manapun, kami sebagai warga yang hidup di sekitar hutan tidak mungkin merusak tempat kami hidup, oleh karenanya kami bukan perambah hutan,” ungkap Ayyub Tomatua To Jambu.

Dalam pertemuan tersebut mahasiswa memberikan dukungan terhadap apa yang dilakukan warga To Jambu.  “Ini soal hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dalam hal konflik klaim dengan BKSDA, pemerintah harus serius sebab selama ini banyak kebutuhan masyarakat yang diabaikan baik lewat pelarangan mengelola wilayah juga pembangunan infrastruktur fasiltas umum warga,” ungkap Rusdi Presiden BEM STAIN Palopo.

Di siang harinya pembersihan sungai dilakukan secara bersama-sama, mulai dari Bambalu hingga ke Puncak km 26 Battang Barat.

Menurut Daming Amu, Ketua RW II, kegiatan semacam ini sesungguhnya bukanlah kegiatan situasional, bukan hanya karena adanya momentum sumpah pemuda, melainkan kegiatan ini sesunguhnya adalah kearifan lokal masyarakat Battang Barat yang sering dilakukan oleh nenek moyang mereka sejak dahulu kala. Ada nilai bersama yang kemudian menjadi pemahaman masyarkat, dimana saat itu masyarakat mengalami kekurangan makanan, karenanya mereka harus turun ke sungai untuk membersihkan sungai. Semua itu,  mencerminkan bahwa masyarakat di sini memilki kearifan lokal tersendiri yang tak memisahkan kelestarian lingkungan termasuk sumber daya air dengan kebutuhan hidup kami,” tuturnya.

Untuk diketahui konflik dengan BKSDA mulai terasa sejak penangkapan salah seorang warga yang membangun rumah di wilayah Konservasi tahun 2010, akses masyarakat terhadap wilayah kelolanya semakin terbatas. Saat ini warga To Jambu terus berjuang agar pemerintah mengakui hak mereka. Sementara saat ini juga dibangun PLTMH dan air sungai Bambalu juga merupakan sumber air untuk PDAM wilayah Kota Palopo, kearifan masyarakat menunjang penjagaan lingkungan tanpa mengabaikan kebutuhan ekonomi mereka.

Mencetak Petani Organik Butuh Kemauan dan Semangat Besar


IMG-20140913-00945Laporan; Rais

Perkumpulan Wallacea Palopo adakan Training Of Trainer (TOT) Pelatihan Petani Kakao Terpadu dan Ramah Lingkungan. Kegiatan yang berlangsung selama lima hari ini, 9-13 September 2014,  di Kantor UPK Lamasi dibuka secara resmi oleh Camat Lamasi, Drs.Asrul Hayam.

Asrul  Hayam sangat mengapresiasi kegiatan ini karena kegiatan ini salah satu langkah kongkrit dalam upaya menopang ketahanan pangan yang memang juga telah dicanankan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Lamasi pada khususnya dan masyarakat Luwu Raya pada umumnya.

Diakhir sambutannya beliau menekankan agar kiranya peserta  dari tiga wilayah yang ada di Luwu Raya, yakni,  Luwu, Palopo, dan Luwu Utara agar betul-betul serius dan fokus menerima materi, sehingga pengetahuan yang didapatkan dalam kegiatan ini bisa diaplikasikan dengan baik juga dapat ditransformasikan kepada petani-petani yang lain.

Pada pelatihan ini dihadirkan 2 narasumber, yaitu Subali dan Nurhaji Madjid, masing-masing dari Non Governance independent (NGI).  Keduanya membagi pengetahuan dan pengalaman kepada peserta yang lebih banyak praktek di lapangan.

Selama lima hari kegiatan, banyak masalah pertanian yang dibahas, terkhusus pengelolaan dan pengembangan tanaman kakao. Di hari pertama, Subali menggali pengetahuan sekaligus menambah pemahaman petani tentang ekosistem atau lingkungan secara mendalam .  Pengenalan ekosistem atau lingkungan ini diberikan kepada peserta dengan harapan agar para petani bisa memahami bahwa semua hal yang ada di lingkungan saling terkait dan saling membutuhkan satu sama lain. Dengan begitu petani bisa mengenal pentingnya keberadaan semua unsur yang ada di dalam ekosistem atau lingkungan, termasuk pentingnya keberadaan mikroorganisme yang berada di dalam tanah. Selain itu, petani juga dapat mengetahui  perbedaan hama dan  penyakit dalam sebuah  tanaman sehingga betul-betul bisa menjadi petani organik yang mandiri.

Pelatihan ini lebih banyak memberikan pemahaman tentang kelebihan menjadi petani organik, dimana semua kebutuhan terkait pengelolaan dan pemeliharaan tanaman bisa didapatkan dari alam sekitar.  Untuk menjadi petani organik, peserta diajari dan mempraktekkan Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC),  Pembuatan Micro Organisme Lokal (MOL), dan Pembuatan Pupuk Kompos, yang bahannya semua diperoleh dari alam dan mudah diperoleh  seperti  bahan pupuk kandang dari kotoran hewan, air kelapa, gula merah, batang pisang, dedak dan lain sebagainya.

Pelatihan yang diprakarsai oleh Perkumpulan Wallacea dan The Samdhana Institute ini,  difokuskan kepada tanaman kakao sehingga yang dilakukan dalam praktek lapangan lebih kepada pengembangan dan pemeliharaan tanaman kakao, seperti  Tehnik Sambung Pucuk, Sambung Samping, Sambung Mata, Pemangkasan, Sanitasi dan Pemupukan.

Di hari terakhir, peserta menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) tentang hal-hal yang akan dilakukan kedepan di wilayahnya masing-masing.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Wallacea, Sainal Abidin,  menegaskan kepada para peserta bahwa sejatinya TOT yang berlangsung selama lima hari ini bukanpsemata-mata dilatih untuk menjadi pelatih bagi petani yang lain, tetapi terlebih lagi bagaimana  setiap peserta dapat melatih diri  masing-masing untuk mengaplikasikan semua materi dan ilmu yang telah  diperoleh selama kegiatan ini.  ”Ini soal kemauan dan semangat untuk bekerja,” ungkapnya. (*)