PENGALAMAN PROGRAM

MATRIKS PROGRAM KERJA PERKUMPULAN WALLACEA

Program yang sudah dilaksanakan:

  1. Diskusi Reguler tentang Kebijakan Kehutanan;
  2. Lokakarya Perencanaan Bersama Komunitas Antar Kampung
  3. Penelitian Sistem Tenurial Masyarakat Adat Latuppa;
  4. Pemetaan wilayah adat Battang diKelurahan Battang Barat, Padang Lambed an Battang
  5. Advocasi Kasus Masyarakat Vs BKSDA, Pertambangan dan Kawasan Hutan
  6. Temu Rakyat Dataran Tinggi Kota Palopo Dan Pendidikan Hukum Kritis BagiPendamping Hukum Rakyat
  7. Riset Aksi [sementara berjalan]
  8. Inisiatif Pengembangan Desa Model di Battan Barat

Capaian Program:

  1. Terbentuk Forum Masyarakat dataran Tinggi [FORMAT] Kota Palopo
  2. Mediasi Konflik Masyarakat Vs BKSDA dan terbentuk TIM Para Pihak utk Peninjauan ulang Tata Batas Kawasan Hutan dan Konservasi
  3. Peta Wilayah adat Battan (Kel. Battan Barat, Battan dan Padang lambe)
  4. Terbitan buku hasil Penelitian sitem tenurial masy. Adat Latuppa
  5. Pencabutan dan pembatalan Izin Pertambangan

Kondisi Permasalahan Lokasi Program:

  • Kawasan Hutan Konservasi TWA Nanggala III sebelumnya merupakan Kawsan Hutan Lindung berdasarkan (TGHK). Kawasan ini menjadi Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 101/Kwss-6/1/1990 tanggal 18 Januari 1990 dan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam melalui Surat Nomor: 2435/DJ-VI/TN/90 tanggal 24 Nopember 1990 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan.
  • Pada Tahun 1992 Mentri Kehutanan menunjuk sebahagian Kawasan Hutan Nanggala III seluas ± 500 Ha untuk diubah fungsinya menjadi Taman Wisata Alam dengan keputusan Menteri Nomor : 663/Kpts-II/92 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 1992 dengan status Hukum Penunjukan. Tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan sebagian kawasan hutan lindung Nanggala III yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, Propinsi Sul Sel menjadi Taman Wisata Alam Nanggala III.
  • Selanjutnya pada tahun 2004 dilakukan Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan TWA Nanggala III oleh Tim Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Palopo sesuai SK Walikota Palopo Nomor: 294/VIII/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang Panitia Tata Batas Kota Palopo. Setelah dilakukan Tata Batas ini Luas Kawasan Hutan Konservasi TWA Nanggala III menjadi ± 968.82 dengan panjang batas 16.001,08 meter.
  • Struktur Penguasan Lahan dimana 2/3 dari Luas Lahan yang ada di Kelurahan Battang Barat dan Battang dikuasai oleh Mantan Pejabat dan Pejabat …. ( Data tentang Pemilik dan Luas tanah masing – masing sementara dalam pendataan)
  • Penetapan Wilayah Kelola masyarakat sebagai Kawasan Catsmen Area bagi PDAM Kota Palopo yang diklaim secara sepihak oleh pemerintah (Dokument Penetapan Kawasan Catsmen tersebut sementara di upayakan) serta penetapan TGHK. Sementara oleh pejabat mengkapling tanah bahkan Walikota sendiri telah mendirikan Villa diwilayah tersebut.
  • Pertambangan Emas Rakyat di Gunung Siguntu yg dikelola oleh PT. MAS KAMBO atas dukungan dari Pemerintah dalam hal ini Dinas SDA Kota Palopo. Eksplorasi Tambang Emas oleh  Perusahaan AVOCET MINING PLC  yang berkedudukan di London Inggris atas dasar SIPP No. 22/540/SDA & PM/I/2005 dari Walikota Palopo. yang dilakukan di wilayah hulu DAS Latuppa yg juga merupakan Lokasi / lahan perkebunan dan pemukiman masyarakat  dimana status kawasan tersebut diklaim oleh pemerintah sebagai Kawasan Hutan Lindung di areal pemukiman dan lahan masyarakat.
  • Wilayah ini merupakan Lokasi budidaya rotan masyarakat yg pada tahun 1982 dengan proyek penghijauan dilakukan penataan kawasan  yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Saat ini wilayah tersebut menjadi areal konsesi berdasarkan IPK oleh PT. Indorattan.
  • Kriminalisasi thdp masyarakat atas dasar menduduki atau penyerobotan kawasan

Usulan Program Lanjutan:

  1. Penguatan Forum Masyarakat guna membangun Kesadaran  kolektivitas.
  2. Penguatan Masyarakat dgn Pendampingan dan Pendidikan Hukum Rakyat
  3. Pemetaan Wilayah dan Penataan Ruang Kelola Masyarakat dalam  pemanfaatan  ruang secara partisipatif agar lebih pro terhadap kepentingan rakyat, yang menjadi acuan bagi pemerintah dalam menetapkan tata ruang wilayah.
  4. Mendorong lahirnya kebijakan ttng pengakuan hak-hak masyarakat Adat/Lokal dan pengelolaan SDA-nya
  5. Pengawalan TIM Peninjauan ulang Tata Batas Kawasan Hutan dan Konservasi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s