Mitra Perkumpulan Wallacea

Komunitas Adat Ba’tan di Kampung To’Jambu Lakukan Sirampun

Posted by PERKUMPULAN WALLACEA on

Laporan: Aswin Sakke

Palopo (Perkumpulan Wallace).  Sejak dulu komunitas adat Ba’tan yang ada di wilayah To’ Jambu melakukan Sirampun (semacam pertemuan kampung)  untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Belum lama ini, sirampun kembali dilaksanakan di rumah Zainal Ahmadi sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013, di hadiri oleh To’ Matua Kampung To’ Jambu, masing-masing Ketua RW dan Ketua RT, serta tokoh agama dan  tokoh masyarakat  yang ada di Battang Barat.

Sirampun ini membahas  tiga agenda, yaitu, pertama,  rencana pembangunan Pusat Pelayanan Kesehatan Kelruhan (Puskeskel). Kedua,  membicarakan persiapan mengikuti Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Kota Palopo di Kelurahan Padang Lambe yang dilaksanakan  Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel kerjasama Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo. Rencananya akan dilaksanakan  pada tanggal 12 Juni 2013. Ketiga,  membicarakan persiapan  ‘’Dialog Kampung’’  yang dilaksanakan  Perkumpulan Wallacea  pada tanggal 18-19 Juni 2013 di Wisma Puri Rimba Battang Barat, dimana masyarakat akan diikutkan sebagai peserta.

Pembahasan agenda pembangunan Puskeskel berlangsung alot. Pasalnya, masyarakat sangat merespon rencana pembangunan sarana kesehatan tersebut. Mereka-pun menyiapkan lahan, bahkan masyarakat mengumpulkan dana menyewa alat berat untuk meratakan tanah seluas 15 x 20 meter yang berada di lokasi RW II Tanete. Hanya saja, begitu tempat sudah siap, tiba-tiba belakangan ada yang mempersoalkan izin karena lokasi tersebut berada dalam Kawasan Hutan Konservasi dibawah pengawasan BKSDA. Hal itupun membuat pelaksana proyek Puskeskel takut dan tidak mau melakukan pekerjaan di lokasi yang telah disediakan masyarakat Battang Barat. Runyamnya lagi, karena beredar issu bahwa Pimpinan Proyek meminta  Lurah Battang Barat,  dan salah seorang dari tokoh masyarakat untuk mengumpulkan tanda tangan dijadikan lampiran  Surat Permohonan Pengajuan Pemberitahuan Pembangunan yang akan diajukan ke BKSDA sebagai permohonan izin.

Namun  masyarakat tidak sepakat dengan cara tersebut.  Alasannya,  rencana pembangunan Puskeskel sudah disepakati sebelumnya oleh pemerintah, termasuk Lurah, Camat, dan Dinas Kesehatan Kota Palopo. Jadi kalau Pimpro  tidak mau bekerja  karena belum ada izin dari BKSDA itu berarti bukan lagi masyarakat yang harus berurusan dengan  BKSDA, akan tetapi harusnya Pemerintah Kota Palopo yang berwewenang menangani masalah tersebut.

‘’Yang harusnya memberikan pemberitahuan kepada BKSDA bukan lagi kami, apalagi kami di suruh bertandatangan. Yang jelas, kami sebagai warga negara berhak mendapatkan fasilitas dan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan penghidupan yang layak,’’ tegas Ketua LPMK.  Masyarakatpun menyepakati tidak ada pengumpulan tanda tangan dan akan tetap mendesak Pemkot Palopo untuk  merealisasikan  pengadaan fasilitas kesehatan di Battang Barat.

Terkait pembahasan agenda kedua,  mengenai sosialisasi batas kawasan hutan, Hamsaluddin  memaparkan tahapan  yang harus dijalankan oleh kehutanan sehubungan dengan sosialisasi dan penetapan kawasan hutan lindung berdasarkan PP 44 Tahun 2012. Tahapan tersebut meliputi; Penunjukan oleh Menteri tentang Penataan Ulang Kawasan Hutan Lindung,  Tata Batas Harus Ditinjau Ulang,  Pemancangan Batas Sementara,  Pengumuman Hasil Pemancangan Batas Kepada Masyarakat,  Harus Ada inventarisasi,  Identifikasi dan Penyelesaian Hak-hak Pihak ke III, Penandatanganan Berita Acara Batas Sementara,  Pemasangan Tanda Batas, Pembuatan Peta, dan Penetapan Kawasan Hutan.

Sementara, pembahasan agenda ketiga  terkait ‘’Dialog Kampung’’ peserta Sirampun menyepakati dua hal yang akan dibawa ke sana, yaitu mendorong Perda pengakuan masyarakat adat, dan BKSDA keluar dari wilayah kelola masyarakat yang sudah di tentukan sesuai peta yang telah dibuat masyarakat Battang Barat. Karena selama ini masyarakat  sudah menyepakati sistem kolaborasi di luar Wilayah Kelola masyarakat. Mereka juga sudah punya kesiapan dalam mendorong Perda pengakuan atas wilayah adat,struktur adat, dan aturan adatnya.

Sirampun berjalan lancar dan alot ini difasilitasi Hamsalaluddin, Mirdat dan Aswin Sakke dari Perkumpulan Wallacea.  Mereka diminta oleh masyarakat untuk membantu fasilitasi jalannya proses supaya tetap terarah.

Diterbitkan oleh PERKUMPULAN WALLACEA

Konsekuensi dari berbagai aktivitas manusia yang bersifat eksploitatif yang berlebihan dan pencemaran lingkungan menempatkan ekosistem dalam posisi bahaya. Realitas yang terjadi dan paling dirasakan adalah terabaikannya aspek kelestarian dan keberlanjutan Sumberdaya Alam akibat dari pemanfaatan yang berorientasi pada aspek peningkatan ekonomi / investasi. Sementara masyarakat yang hidup dengan menggantungkan hidupnya dari potensi kekayaan Sumberdaya Alam dan Keanekaragaman Hayati tidak pernah luput dari persoalan kemiskinan dan keterbelakangan. desain modis logo-2Kepentingan pemanfaatan dengan mudah bisa saja berbelok menjadi eksploitasi sementara kesadaran dan komitmen Pelestarian Sumberdaya Alam sulit untuk dipastikan, yang berdampak pada harmonisasi kelangsungan hidup manusia dan lingkungannya semakin jauh dari harapan. Sementara eksistensi kearifan tradisional belum mendapat tempat yang setara dalam paradigma pembangunan yang dikembangkan selama ini, bahkan kecenderungannya terjadi stagnasi yang sengaja diciptakan untuk melemahkan dan mengisolir paradigma yang bertumpu pada kearifan tradisional dalam struktur social, ekonomi, politik, hukum dan kelembagaan yang mengakibatkan terjadinya proses penghancuran kearifan-kearifan tradisional yang ditandai dengan perubahan tatanan social humanis, kemiskinan moral, serta sipat dan sikap ketergantungan yang bermuara pada hilangnya kemandirian dan terdegragasikannya Sumberdaya Alam dan Keanekaragaman Hayati sebagai pendukung kehidupan manusia. Berangkat dari perspektif dan realitas tersebut memotivasi munculnya suatu keinginan dari beberapa kalangan Non Goverment Organization (NGO), Mahasiswa, Masyarakat serta Akademisi untuk mengaktualisasikan keprihatinan dan kepeduliannya dalam bentuk karya nyata. Kesadaran akan hal tersebut menjadi pijakan yang mendasari terbentuknya WALLACEA sebagai suatu institusi yang memiliki dasar hukum yang jelas. Perspektif dan realitas tersebut memotivasi munculnya suatu keinginan dari beberapa kalangan Non Goverment Organization (NGO), Mahasiswa, Masyarakat serta Akademisi untuk mengaktualisasikan keprihatinan dan kepeduliannya dalam bentuk karya nyata. Kesadaran akan hal tersebut menjadi pijakan yang mendasari terbentuknya WALLACEA sebagai suatu institusi yang memiliki dasar hukum yang jelas. WALLACEA didirikan pada Tanggal 05 Juni 2000, berkedudukan di Kabupaten Luwu atau lebih akrab dikenal dengan nama Bumi Sawerigading yang kemudian di Akta Notariskan pada Tanggal 04 Januari 2001 dengan Nomor Akta 11 oleh Rahayu Sri Dewi, SH, Candidat Notaris pada Kantor Notaris – PPAT Zirmayanto, SH. Dalam perjalanannya WALLACEA kemudian berubah menjadi sebuah perkumpulan yang selanjutnya disebut Perkumpulan WALLACEA Palopo berdasarkan hasil rapat pengurus tertanggal, 15 dan 18 Mei 2010. Hal ini didasari atas perkembangan dan dinamika organisasi yang sekaligus untuk lebih membuka ruang bagi keterlibatan berbagai kalangan serta terciptanya akuntabilitas organisasi